JAKARTA - Kementerian Keuangan terus berupaya mendorong kinerja penyerapan anggaranSalah satu strategi yang ditempuh adalah memperbaiki layanan pencairan anggaran
BACA JUGA: Listing IPO KS Tergantung Tim Evaluasi
Dirjen Perbendaharaan Negara Herry Purnomo mengatakan, dalam program perbaikan layanan Ditjen Perbendaharaan Negara terus berupaya memperbaiki kualitas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang menjadi ujung tombak pencairan anggaran"Kita ingin jamin tanpa pungutan," ujarnya saat acara evaluasi tahunan kinerja Ditjen Anggaran di Jakarta kemarin (9/11)
BACA JUGA: Siapkan Skema Permodalan
Jaminan tanpa pungutan tersebut disampaikan Herry di depan kepala Kantor Wilayah dan kepala KPPN seluruh IndonesiaSebab, di masa lalu banyak kejadian jika satker ingin mempercepat pencairan anggaran, maka harus memberikan "amplop" kepada petugas KPPN
BACA JUGA: Harga Minyak Dunia Dekati USD 90 per Barel
Praktik pungutan liar atau suap seperti itulah yang ingin diberantas Ditjen Anggaran"Kita akan terus konsolidasi agar bisa memfasilitasi penyaluran dana dengan lebih baik, lebih cepat," katanya.Untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, pihaknya juga siap berkoordinasi dengan satker agar bisa menyusun laporan keuangan yang baik"Sebab, tidak hanya pengeluaran dan penerimaan saja yang dicatat, tetapi juga direkapCatatan satker dengan catatan kita harus sama," terangnya.
Menurut Herry, akuntabilitas harus dimulai pada saat pencairan anggaranMisalnya, untuk belanja modal atau belanja barang yang sifatnya kontraktual, harus resume kontrak, surat pernyataan tanggung jawab belanja, serta potongan-potongan pajak yang harus dipotong satker"Kemudian ada pula pesyaratan mana akun yang harus cocok," ujarnya.
Pihaknya juga meminta kepada semua KPPN agar memberikan pelayanan yang baik kepada satkerBahkan, jika memang KPPN harus menolak pengajuan anggaran oleh satker, KPPN tidak boleh asal menolakNamun juga harus memberitahu satker mengenai persyaratan-persyaratan apa saja yang mesti dipenuhi"Misalnya jika DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) tidak cocok dan perlu revisi, kita akan menyarankan agar dilakukan revisi," katanya.
Sementara itu, realisasi pendapatan dan hibah per 29 Oktober lalu sudah mencapai Rp 765,69 triliun atau 76 persen dari target yang dipatok dalam APBNP 2010Adapun realisasi belanja baru mencapai Rp 732,31 triliun atau 65 persen dari targetDengan begitu, APBN masih surplus Rp 21,38 triliun.
Dia mengakui, dari sisi realisasi belanja pemerintah memang pesimistis bakal mencapai target 100 persen"Proyeksi (penyerapan anggaran) sekitar 95-96 persen seperti tahun lalu," ujarnyaKata Herry, realisasi yang di bawah target tersebut disebabkan penghematan belanja yang dicapai satkerMisalnya dalam pembayaran utang berdenominasi valas yang bakal terjadi penghematan seiring penguatan mata uang rupiah(owi/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berharap Letusan Tak Tambah Angka Pengangguran
Redaktur : Tim Redaksi