Pencemaran Laut Timor Sangat Parah

KUPANG- Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni mengatakan bahwa pencemaran laut di Timor sudah sangat parahPencemaran akibat tumpahan minyak dari Australia itu juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat setempat akibat rusaknya ekologis laut.

"Pencemaran ini mengakibatkan kerugian ekonomis yang sangat besar bagi masyakat pesisir Laut Timor khususnya dan kerusakan ekologis di Laut Timor," kata Ferdi Tanoni.

Ferdi sangat menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang terkesan tidak memberikan tanggapan dan mengabaikan solah tidak terjadi hal serius akibat pencemaran laut tersebut

BACA JUGA: Jayapura ingin Berganti Nama

"Lebih celaka lagi ada oknum aparat Pemerintah Indonesia yang berbicara seolah-olah menjadi juru bicaranya Australia dalam soal pencemaran laut Timor ini," bebernya.

Buktinya, kata mantan agen Imigrasi Kedutaan Besar Australia ini, bahwa Tim Nasional Penanggulangan Pencemaran Laut Timor yang sejak diumumkan pembentukannya oleh Deplu RI sejak tiga bulan lalu, hanyalah sebuah slogan.

Pasalnya kata dia, Deplu RI tidak berani secara terbuka mengumumkan secara tegas dan resmi bahwa laut Timor telah tercemar dan mengambil langkah-langkah untuk menuntut ganti rugi dari Australia

Deplu dinilainya hanya mencuci tangannya saja dengan alasan, belum bisa mengambil tindakan diplomasi lanjutan terhadap Australia dikarenakan belum menerima hasil penelitian dari Tim Nasional Pencemaran Laut Timor

BACA JUGA: Kelurahan Dihapus, Diganti Gampong

"Bagaimana bisa ada hasil penelitian sementara tim nasional yang dibentuk tersebut hanya ongkang-ongkang saja di JakartaTindakan aparat pemerintah pusat ini sebuah pelecehan dan pengabaian terhadap eksistensi masyarakat dan kedaulatan NKRI," katanya

BACA JUGA: Kapal Hantam Jembatan Didenda Rp3 M

Ironisnya, kata penulis Buku Skandal Laut Timor,Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra Jakarta ini bahwa apakah oknum aparat pemerintah pusat dan daerah mengetahui dan paham tentang masalah lingkungan adalah merupakan masalah universal sehingga tidak memiliki batas dan ruang wilayah khusus bagi kelompok masayarakat, suku bangsa dan pemerintahan tertentu di dunia ini akan tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh umat manusia di dunia ini untuk menjaga dan melestarikannya.

"Tindakan oknum aparat pemerintah ini sangat kontradiktif dengan komitmen pemerintah RI tentang pelestarian lingkungan yang diperjuangkan oleh Presiden SBY di Kopenhagen dalam konferensi perubahan iklim," katanya.(vit/fuz)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratusan Santri Kecewa dengan KPK