Pendapatan Daerah 2021 tak Maksimal, Pemprov DKI Kena Teguran

Kamis, 13 Januari 2022 – 19:43 WIB
Rapat Badan Anggaran DPRD DKI bersama Pemprov DKI. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengingatkan pemerintah provinsi untuk berupaya agar realisasi penerimaan daerah pada 2022 mencapai target.

Rasyidi meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI mengevaluasi penerimaan daerah tahun ini agar tak seperti 2021. 

BACA JUGA: Wahai Mahasiswa Berinisial MI, Polisi Sudah Bergerak, Siap-Siap Saja

Pada 2021 realisasi penerimaan daerah hanya sebesar Rp 34,55 triliun dari target Rp 37,21 triliun.

Menurut Rasyidi, ada tiga unsur pajak yang tak terealisasi pada 2021. 

BACA JUGA: Kasus di Surabaya Ini Harus Jadi Pelajaran Bagi yang Pengin Menjadi ASN

Di antaranya pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bumi bangunan pedesaan kota (PBB-P2), dan bea perolehan hak tanah atas bangunan (BPTHB).

"Itu yang menyebabkan ketidaktercapaian ada 3 dari 13 unsur pajak. Padahal, sasaran kami itu Rp 37,21 triliun, tetapi hanya tercapai Rp 34,5 triliun,” ucap Rasyidi dalam keterangannya, Kamis (13/1).

BACA JUGA: Desak Pemprov DKI Hentikan PTM, Kenneth DPRD: Pak Anies Punya Anak Kan?

Untuk itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan mendorong Bapenda DKI mengoptimalisaai penerimaan daerah pada tahun ini.

“Soalnya yang lain sudah tercapai, tiga penerimaan ini di tahun 2022 harus sama-sama bergerak. Mulai dari provinsi hingga ke Suku Badan Pendapatan Daerah,“ jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda DKI Lusiana Herawati menyebutkan pihaknya akan mulai memberlakukan upaya penagihan penerimaan daerah dengan sistem open payment.

Salah satu caranya dengan melakukan mekanisme pembayaran PBB-P2 yang dapat diatur secara fleksibel oleh wajib pajak (WP).

“Jadi, mereka (WP) bisa mengisi kesanggupannya atau komitmennya melakukan cicilan, sehingga kami bisa memprediksi bulan Maret akan terima uang berapa, April berapa dengan jatuh tempo,” tutur Lusiana.

PBB hanya tercapai Rp 8,63 triliun dari target Rp 8,8 triliun atau terealisasi 98,12 persen.

Kemudian, PBB-P2 hanya tercapai Rp 8,48 triliun dari target Rp 10,25 triliun atau terealisasi 82,79 persen.

Lalu, BPTHB tercapai Rp 5,45 triliun dari target Rp 6,92 triliun atau terealisasi 78,84 persen. (mcr4/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabar Buruk, 2.215 KK Harus Meninggalkan Rumah, Danrem Antasari Beri Instruksi Tegas


Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler