jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak memiliki kebijakan khusus mengenai serbuan para pendatang yang kemungkinan datang ke Jakarta usai Lebaran.
"Kebijakan setiap tahun, kami lakukan bina kependudukan, yang melibatkan Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil)," kata Djarot di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (30/6).
BACA JUGA: Ikut ke Kota Setelah Lebaran? Siap-Siap Dipulangkan Lagi
Mantan Wali Kota Blitar itu menyatakan, Dinas Dukcapil sudah membuat surat edaran mengenai pendataan bagi para pendatang di Jakarta.
Menurut dia, pendataan terhadap pendatang memang perlu dilakukan.
BACA JUGA: Wali Kota Jakpus: Tanpa Keahlian, Tidak Akan Jadi Apa-Apa di Jakarta
"Karena bagaimanapun juga kita harus tahu siapa pun yang datang ke Jakarta," tutur Djarot.
Dia sudah memerintahkan para pendatang ke Jakarta yang tinggal di kolong jembatan harus segera ditertibkan dan dikembalikan ke daerah asal.
BACA JUGA: Cegah Urbanisasi, Ekonomi Desa Harus Diperkuat
Jika tidak mau, maka mereka bisa dimasukan ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan.
Djarot menyatakan, pengawasan terhadap para pendatang dilakukan oleh petugas di tingkat Kelurahan bekerja sama dengan RT dan RW.
Pengawasan itu salah satunya dilakukan di rumah susun.
"Warga yang tinggal di rusun itu keluarga inti, yakni anak, istri, mertua, dan kakek nenek, tapi jangan dong ponakan dari kampung terus tinggal di rusun," tutur Djarot.
Djarot mengatakan, pengecekan terhadap pendatang dilakukan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan dihitung sejak Lebaran.
Jika ada pendatang yang tidak memiliki identitas jelas, maka disarankan untuk meninggalkan Jakarta.
"Masa di sini (Jakarta) enggak ada identitas dan enggak ada yang nampung. Kalau tidak bisa menunjukan identitas, ya, disarankan untuk pulang," ungkap Djarot. (gil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar