jpnn.com, SAMARINDA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada Maret 2017 total penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 220,17 ribu atau 6,19 persen.
Jumlah ini meningkat 0,19 persen atau 8,93 ribu orang, bila dibandingkan September 2016 lalu.
BACA JUGA: Jumlah Penduduk Miskin Bertambah
Kepala BPS Kaltim M Habibullah memerinci, selama periode September 2016 - Maret 2017, penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 4,41 ribu orang. Sementara, di daerah perdesaan meningkat sebanyak 4,52 ribu orang.
“Maret 2017, penduduk miskin di desa sebanyak 126,12 ribu jiwa atau 10,50 persen. Lebih banyak dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan sebanyak 94,05 ribu orang atau 3,99 persen," paparnya kepada Kaltim Post (Jawa Pos Group), Senin (17/7).
BACA JUGA: Hasil Survei BPS: Jumlah Penduduk Miskin Berkurang
Oleh karena itu, saran dia, upaya pengurangan tingkat kemiskinan seharusnya difokuskan di wilayah perdesaan.
Dia menjelaskan, kemiskinan di Kaltim disebabkan oleh penurunan upah buruh, serta inflasi, terutama dari harga bahan makanan yang tak stabil.
BACA JUGA: Inflasi Mei 2017 di Atas Nasional
Kemudian, lanjut dia, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan (GK).
Sebab, penduduk yang dikatakan miskin adalah warga yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Pada periode saat ini, kata dia, garis itu naik 4,06 persen. Yakni dari Rp 526.686 per bulan pada September 2016, menjadi Rp 548.094 per bulan pada Maret 2017.
“Bila diperinci, garis kemiskinan makanan memberikan andil terbesar. Artinya, pendapatan yang diterima paling banyak dihabiskan untuk membeli bahan pangan. Cermin bahwa pengendalian inflasi masih perlu kerja ekstra," sebut dia.
Di antara perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Komoditas makanan mempunyai andil terbesar dalam pembentuk GK, yakni beras, rokok, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
Sementara dari kelompok garis kemiskinan non-makanan dipicu oleh perumahan, listrik, bahan bakar, dan pendidikan.
Habibullah menerangkan, dalam mengambil kebijakan, pemerintah pun harus menjamin ketepatan dari program tersebut.
“Misal dibuat solusi dengan subsidi. Penyalurannya tidak boleh terlambat. Contoh untuk beras sejahtera (rastra), karena ada keterlambatan, penduduk miskin mau tak mau membeli beras dengan harga mahal," terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Subdivre) Samarinda Taufiq Husni Rizal Harahap, menjelaskan bahwa penyaluran rastra terjadi karena keterlambatan penetapan pagu keluarga penerima manfaat dari pusat.
Seharusnya, data penerima beras tersebut telah rampung sejak Januari. Namun, dari pusat baru diserahkan ke daerah pada awal Maret. Kemudian, data tersebut diteruskan ke pemerintah kabupaten/kota untuk divalidasi.
“Di tingkat kabupaten dan kota ternyata data tersebut masih ada yang harus dibenarkan. Jadi, kami tidak bisa sembarangan menyalurkan beras," ucap Taufiq.
Diketahui, pada 2017 pagu rastra Subdivre Samarinda yang melayani enam wilayah ini sebanyak 80.767 keluarga penerima manfaat.
Total beras yang disalurkan ke Samarinda, Kukar, Kutim, Kubar, Bontang, dan Mahulu ini sebanyak 1.211 ton. (*/roe/riz/k15)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendagri Ancam Pemda Pengguna Data Kependudukan BPS
Redaktur & Reporter : Soetomo