jpnn.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengklarifikasi informasi yang beredar tentang jumlah penduduk miskin ekstrem di NTB yang mencapai 1,8 juta jiwa lebih.
Penjelasan disampaikan oleh Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi bersama pejabat BPS NTB pada Senin (2/1) kemarin.
BACA JUGA: Indonesia Terjeremus ke dalam Kerakusan, Tetapi Mayoritas Rakyatnya Miskin
Lalu Gita menjelaskan angka 1,8 juta itu merupakan program kebijakan Pemerintah Pusat untuk menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022.
Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, pihaknya melalui Bappeda NTB telah melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di NTB.
BACA JUGA: Jokowi Terbitkan Perpu Ciptaker, ART: Otoritarianisme Makin Nyata
Adapun hasilnya akan berorientasi untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menghilangkan kantong kemiskinan.
"Pemprov NTB melalui Bappeda bekerja sama dengan BPS dan BKKBN NTB akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap basis data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebanyak 1,8 juta jiwa," kata Lalu Gita.
BACA JUGA: Mi6 Prediksi 50 Persen Petahana DPD RI dapil NTB akan Tersingkir di Pemilu 2024
Dengan adanya kegiatan verifikasi dan validasi tersebut, akan diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat disertai dengan informasi by name by address.
Dengan begitu intervensi program untuk menghapus kemiskinan betul-betul tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin menyebut data kemiskinan ekstrem yang dikeluarkan oleh BPS maupun Bappeda konsepnya sama.
Dia menerangkan bahwa rentang kemiskinan dibagi dalam Desil 1-10. Desil 1 atau 10 persen adalah masuk kelompok kemiskinan ekstrem, sedangkan Desil 2 atau 20 persen masuk kelompok miskin, dan sebagian lainnya kelompok hampir miskin.
"Jadi, data dari P3KE dengan 1,8 Juta jiwa lebih penduduk NTB tersebut merupakan bagian secara keseluruhan dari kemiskinan ekstrem sampai dengan kelompok miskin dan hampir miskin," ucapnya.
Kemudian, berdasarkan data pada Maret 2021, jumlah individu miskin ekstrem di Provinsi NTB sebesar 4,78 persen atau 252.048 jiwa, sedangkan Maret 2022 sebesar 3,29 persen atau 176.003 jiwa.
Artinya, kata Wahyudin, dari periode Maret 2021 sampai Maret 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan ekstrem di NTB sebesar 1,49 persen.
"Terkait hal tersebut, memang tidak bisa langsung menyasar 176.003 individunya, karena ada gejolak seperti kenaikan harga BBM, inflasi, dan lainnya," tutur Wahyudin.
Di sisi lain, Wahyudin juga melihat ada kemungkinan yang ada di luar kategori penduduk miskin ekstrem akan jatuh juga ke potensi kemiskinan ekstrem.(mcr38/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Edi Suryansyah