jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan sejumlah telegram selama terjadi pandemi virus corona atau COVID-19.
Salah satunya adalah Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 mengenai penegakan hukum terhadap penghina presiden dan pejabat negara.
BACA JUGA: Diduga Rebutan Penumpang, Sopir Bus Baku Hantam dengan Sopir Taksi Online
Telegram tersebut mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak karena dianggap sebagai upaya menghalangi hak seseorang untuk berpendapat.
Mendapat kritikan itu, Kapolri Jenderal Idham Azis merespons santai. Menurut dia, kritikan itu adalah hal yang wajar.
BACA JUGA: Terpapar dari Suami, Istri Pasien COVID-19 Nomor 13 Akhirnya Meninggal Dunia
Idham menyebut bahwa setiap penegakan hukum bukan untuk memuaskan semua orang. Artinya, ada yang dirugikan dan diuntungkan. Apabila tidak terima, masih ada prosedur hukum yang bisa ditempuh.
“Pro kontra itu hal yang biasa. Para tersangka juga punya hak untuk mempraperadilan-kan Polri," ujar Idham dalam keterangannya, Rabu (8/4).
BACA JUGA: Ternyata Anggota Dewan dan Istri yang Positif COVID-19 Baru Pulang dari Jakarta
Sebelumnya, Idham telah mengeluarkan sejumlah telegram tentang upaya penegakan hukum selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.
Pertama, telegram bernomor 1098 tentang penanganan kejahatan yang potensial terjadi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kedua telegram bernomor 1099 tentang penanganan kejahatan dalam ketersdiaan bahan pokok.
Ketiga telegan bernomor 1100 tentang penanganan kejahatan terkait situasi dan opini di ruang siber. Kemudian, keempat telegram bernomor 1101 tentang penanganan kejahatan yang potensial terjadi dalam masa penerapan PSBB. Yang kelima telegram bernomor 1102 tentang penumpang yang baru tiba atau TKI dari negara yang endemis ataupun negara yang terjangkit COVID-19.
BACA JUGA: Nenek Pergoki Cucu di Kamar Bersama Pemuda, Sudah Enam Kali
Telegram tersebut dikeluarkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, khususnya dalam pelaksanaan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum yang dijalankan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).(cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan