jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai krisis konstitusi yang terjadi saat ini akan membawa dampak serius pada kehidupan demokrasi ke depan.
Politik dinasti untuk melanggengkan orang dalam keluarga Presiden Joko Widodo berpotensi akan menghancurkan iklim demokrasi rasional di Indonesia.
BACA JUGA: Ada 2 Cara Melawan Politik Dinasti, Nomor 1 Jangan Sampai Calonnya Jadi
Firman menyampaikan hal menanggapi Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 karena dinilai sarat dengan nepotisme. Presiden Joko Widodo disebut punya andil dalam putusan tersebut.
Ditambah lagi salah satu hakim konstitusi, Anwar Usman mempunyai hubungan kerabat dengan Jokowi.
BACA JUGA: Gelar Aksi, Mahasiswa Solo Raya Soroti 9 Tahun Kinerja Presiden Jokowi, Singgung Politik Dinasti
Oleh karena itu, muncul penilaian putusan itu untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024.
Firman Noor mengungkapkan dampak mengerikan dari kondisi saat ini ketika dibiarkan berlarut adalah hancurnya demokrasi rasional.
BACA JUGA: Pentolan Aktivis 98 Wahab Talaohu Nilai Dua Tokoh Ini Tidak Konsisten Terkait Isu Politik Dinasti
“Ya, hancurnya demokrasi rasional,” tegas Firman Noor pada Selasa (7/11/2023).
Menurut Firman, demokrasi dibangun berlandaskan rasionalitas, bukan ikatan kekeluargaan atau keturunan.
“Kalau seseorang secara rasional dari sisi pengalaman lebih banyak, kemampuan lebih baik, lebih teruji itu harus,” ujar Firman.
Menurut dia, yang terjadi di Indonesia adalah politik dinasti. Para elite hanya bekerja atas dasar kepentingan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan pilihan masyarakat banyak, tanpa mempertimbangkan kehidupan politik di masa depan.
“Yang terjadi saat ini adalah ada proses yang nir-partisipasi dalam penentuan pengkandidasian orang-orang yang berhak maju atau tidak. Penentunya di sini, sayangnya adalah ikatan keluarga. Porsi ikatan keluarga lebih besar, bukan pertimbangan yang lain-lain,” ujar Firman.
Kekuatan Penuh
Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan meski ditinggal kawan lama, namun sikap Presiden Jokowi jelas.
“Bagi Jokowi pasti jalan terus. Semua sudah terjadi. Gibran sudah daftar ke KPU berdampingan dengan Prabowo Subianto. Bagi Jokowi tak ada lagi melihat ke belakang,” kata Adi.
Putra Jokowi, Gibran Rakabuming sudah maju sebagai Cawapresnya Prabowo Subianto.
Sebagai orang yang berkuasa, tentu Jokowi akan mengarahkan semua sumber daya untuk memenangkan anaknya.
“Fokus ke depan menangkan Gibran dengan semua resource yang ada. Terutama yang konsisten di barisan Jokowi. Sementara yang beda sikap pasti ditinggalkan,” ujar Adi.
Jokowi jalan terus, meski teman lama seperjuangan di PDIP meradang. Hubungan keluarga Jokowi dengan partai yang membesarkan, PDIP bagai api dalam sekam.
“Tidak ada yang mundur, tidak ada komunikasi. Tapin memang harus diakui bahwa saat ini Jokowi melawan pendukungnya sendiri yang selama ini pasang badan untuk membela Jokowi,” tegas Adi lagi.
Menurut Adi, hubungan Jokowi dengan ‘kawan lama’, sebut saja mantan Walikota Solo, FX Rudi, tokoh PDIP Solo, Seno Kusumoharjo, atau bahkan para petinggi PDIP tidak baik-baik saja. Dan, retaknya hubungan mereka tidak menguntungkan Jokowi.
“Secara persepsi tak menguntungkan Jokowi. Karena mereka meninggalkan Jokowi bukan hanya dengan luka hati, tetapi dengan mengkritik habis Jokowi. Meski kini Jokowi mendapat kawan baru dari koalisi baru (Koalisi Indonesia Maju), namun Jokowi kehilangan orang-orang yang setia pasti sangatlah merugikan," pungkas Adi.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari