jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Pancasila UGM Diasma Sandi Swandaru menilai bahwa realita cara berpolitik di Indonesia memang aneh. Dia mencontohkan keanehan itu saat masyarakat menjadikan PDIP dan Megawati sebagai sasaran tembak saat ada kebijakan pemerintah yang dinilai buruk.
"Setiap ada kebijakan buruk dari pemerintah PDIP dan Bu Mega selalu jadi sasaran tembak. Tapi kalau kebijakan yang baik tidak pernah terdengar suara bahwa presiden diintervensi oleh PDIP atau ketua umumnya (Megawati),” ujar Diasma kepada media, Jumat (13/2).
BACA JUGA: Komjen BG Juga Diteror tapi Cuek
Dia pun menilai perlakuan terhadap PDIP dan Megawati itu tidak adil. Diasma lantas mengajak publik berpikir secara jernih atas berbagai serangan yang ditujukan kepada PDIP. “Padahal, sejak penentuan capres hingga penyusunan kabinet pun, PDIP menghormati hak prerogratif Presiden," ungkapnya.
Bahkan, kata Diasma, sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu, PDIP rela kadernya hanya menempati empat pos di kementerian. “Menurut saya, ini bukti PDIP tidak memaksakan kekuasaannya," ujarnya Diasma.
BACA JUGA: Ini Alasan Jokowi Masih Menggantung Nasib Komjen BG
Nah, atas kondisi yang terjadi sekarang, Diasma menduga ada pihak yang berkeinginan memisahkan Presiden Jokowi dengan PDIP. “Tapi saya masih percaya Jokowi dalam beberapa bulan ke depan dengan jurus jitunya yang tidak disadari pengamat dan publik, semua akan kembali pada keseimbangan," paparnya
Selain itu, PDIP juga harus menjaga Jokowi-JK, tidak hanya lima tahun ini, namun juga untuk periode kedua. "Kita dukung upaya Presiden Jokowi bersihkan mafia dan para kapitalis serakah yang menggerogoti Indonesia. Pemerintah ini bertujuan menegakkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 untuk wujudkan Trisakti Bung Karno,” ujarnya. (mas/jpnn)
BACA JUGA: Menteri Perindustrian Sampaikan Dukungan Pada Wiranto
BACA ARTIKEL LAINNYA... Grasi Ditolak, Terpidana Mati yang Bandel Ini Tunggu Didor
Redaktur : Tim Redaksi