JAYAPURA--Kasus penembakan yang sering terjadi di Puncak Jaya, menurut Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,SIP,MH jelas-jelas ada kaitan dengan kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), bukan kriminal seperti yang digembor-gemborkan selama ini.
"Bukan kriminal, itu separatis yang ingin memisahkan diri," jelasnya di Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Papua, di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Rabu (23/11)
Menurutnya, penembakan-penembakan yang dilakukan oleh sayap militer dari kelompok yang ingin memisahkan diri tersebut juga dibacking sekitar 30 lebih organisasi politik, yang memiliki jaringan yang cukup kuat, bahkan ada di Jayapura, serta ada juga di luar Papua, dan terstruktur secara rapih
BACA JUGA: Tersangka Korupsi e-KTP†‬Dibui
"Bahkan kelompok-kelompok ini juga memiliki ahli-ahli informasi dan tehnologi (IT), yang siap memberikan informasi soal gerakannya di Puncak Jaya secara khusus dan Papua secara umum ke luar negeri, untuk mencari dukungan dari dunia internasional," katanya
"Timika, Puncak Jaya dan beberapa daerah lain di pegunungan menjadi pusat sayap militer dari mereka, oleh sebab itu jika ingin aktivitas mereka ini tidak berlanjut, maka jalan satunya adalah mata rantai jaringan mereka diputuskan," sambungnya.
Bahkan Lukas menjelaskan bahwa dari data dan informasi yang dirinya peroleh selama hampir 10 tahun lebih memimpin di Puncak Jaya, jaringan sayap militer yang bergerak di Puncak Jaya memiliki sekitar 30 lebih senjata yang tersebara di hutan
BACA JUGA: Demo Buruh di Batam Berakhir Ricuh
"Jika ini tidak diputuskan segera maka jangan kaget jika organisasi ini akan tetap eksis dengan operasinya yang akan terus mengganggu ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sebab, kata Lukas, pembangunan di Papua tidak akan berjalan dengan baik, jika stabilitas keamanan tidak terjamin dengan baik, bahkan biarpun pemerintah mengucurkan uang yang begitu banyak ke Papua, namun jika tidak didukung dengan kondisi keamanan yang baik, maka Papua damai yang dicita-citakan tidak akan tercapai
BACA JUGA: Mendagri Pastikan Surat Klarifikasi Perda Asli
"Sebenarnya TNI dan Polri sudah mengetahui organisasi ini, hanya saja saya yakin karena Polri dan TNI mereka melihat dampak dari aksi ke depan, misalnya soal HAM, namun saya harus katakan bahwa mulai sekarang harus bergerak, jika terlambat maka aksi akan terus berkembang," tukasnya.(cak/fud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lakukan Pungli, Dekan Jadi Tersangka
Redaktur : Tim Redaksi