Penempatan Pegawai di Daerah Mengecewakan

JAKARTA--Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho lagi-lagi mengkritisi proses pengadaan dan seleksi pegawai di daerah, termasuk penempatan pada jabatannyaMenurut Ramli, penerimaan dan penempatan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan  jabatan struktural belum sesuai kebutuhan

BACA JUGA: Revitalisasi Pramuka Melalui Permainan Bahari

Penempatan jabatan di daerah, kata Ramli, pada umumnya  belum sesuai standar kompetensi jabatan, yakni tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman

“Upaya peningkatan kompetensi PNS  melalui diklat aparatur juga belum sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan tugas pemda, karena pemda belum melakukan analisis kebutuhan diklat aparatur,” kata Ramli Naibaho saat dihubungi, Minggu (7/11). 

Terkait dengan pola pemberian penghargaan (reward) bagi PNS yang berprestasi, dan penegakan sanksi (punishment) bagi PNS yang melanggar disiplin, menurut dia, hingga kini belum dilaksanakan secara efektif

BACA JUGA: Tiga Jaksa Nakal Beda dengan Cirus

Besaran tunjangan kinerja atau insentif juga tidak sama antarsatu daerah dengan daerah lain, dan kualitas pelayanan di daerah masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakatMeski begitu, Ramli mengungkapkan, banyak juga pemerintah daerah yang telah melakukan inovasi-inovasi untuk percepatan reformasi birokrasi

BACA JUGA: Refly Mengaku Kantongi Bukti

"Meski jumlah tidak banyak, tapi paling tidak ada upaya pemda untuk melakukan sinergitas antara program daerah dengan pusat," terangnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Renumerasi Polri Tergantung Kinerja Timur