KERAWANG - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Saan Mustofa mengatakan renumerasi bagi anggota Polri sangat ditentukan oleh kinerja aparat kepolisian dalam melayani publik"Renumerasi anggota Polri tidak boleh berjalan sendirian dan harus berbanding lurus dengan kinerjanya," kata Saan Mustofa, di sela-sela menemui konstituenya di Kerawang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.
Saan mengkaitkan remunerasi polri dengan janji Komjen (Pol) Timur Pradopo saat fit and proper test di Komisi III DPR
BACA JUGA: Antasari Minta Pindah Sel
Saat itu, Timur mengatakan, dalam 100 hari pertama berkomitmen untuk memprioritaskan proses penyelesaian kasus-kasus besar yang selama mandeg ditangan kepolisian dan menjadi sorotan publik."Komitmen Kapolri dihadapan Komisi III dan masyarakat Indonesia saat menjalani fit and proper test itu tidak boleh dipahami sebagai janji-janji politik
Lebih lanjut, Saan menyebut sejumlah kasus-kasus besar yang telah dijanjikan Kapolri Timur Pradopo seperti mengungkap dugaan rekening gendut perwira Polri, tindak kekerasan bahkan penembakan terhadap mahasiswa saat melakukan aksi demo di Jakarta, lalu tindak kekerasan terhadap aktifis ICW dan wartawan Tempo
BACA JUGA: Kejagung Sita e-KTP Kemendagri
"Janji Kapolri yang memprioritaskan proses dan penanganan perkara tersebut di atas pasti kami tagih terus dan diumumkan ke publik," janji Saan Mustofa.Dikatakan, sebagai pemegang hak budget, DPR tentu akan dipersalahkan masyarakat jika renumerasi Polri tidak dikaitkan dengan kinerja Kapolri yang baru itu
Selain itu, Saan juga mengkritisi kinerja aparat kepolisian pada sektor pelayanan publik yang ternyata belum memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat Indonesia
BACA JUGA: Jaksa Nakal Bisa Dipidanakan
"Sektor pelayanan publik ini juga teramat penting karena masyarakat merasa dan masih menyaksikan berbagai tindakan dan prilaku anggota kepolisian yang sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya," ucapnya.Saan juga mengingatkan aparat kepolisian untuk memperbaiki citranya yang saat ini makin terpurukCara yang paling efektif untuk membaiki citra kepolisi antara lain harus membuka diri dalam membangun sinergisitas dengan penegak hukum lainnya di negeri ini.
"Kalau tidak mau membuka diri, termasuk mengenai institusi kepolisian sendiri, maka publik tetap skeptis karena institusi tersebut adalah milik publik dan masyarakat menginginkan tidak ada urusan internal kepolisian itu yang dirahasiakan ke publik karena alasan urusan internal itu sering disalahgunakan untuk menutupi berbagai kekeliruan aparatnya," pungkas Saan(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menag Serukan Shalat Istighatsah
Redaktur : Tim Redaksi