jpnn.com, JAKARTA - Penerapan prinsip Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) yang sudah dijalankan PT Vale Indonesia (PTVI) mendapat apresiasi.
Direktur Eksekutif IDEA Indonesia Tenti Novari Kurniawati mengatakan implementasi ESG yang sudah dilakukan perusahaan nikel dengan pemegang saham mayoritasnya Vale Cadana Limited itu harusnya menjadi contoh yang bisa dijalankan oleh perusahaan ekstraktif lainnya.
BACA JUGA: Di Tengah Isu Divestasi, Prinsip ESG PTVI Banyak Dipuji
"PT Vale sudah cukup baik menerapkan ESG, tetapi jika memang akan dikembalikan kepada batu bara maka ada kemunduran, itu motivasinya apa? IDEA menilai seharusnya konsisten sehingga jadi contoh perusahaan lain," ungkap Tenti dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat (4/8).
Sebelumnya saat meresmikan Taman Kehati Sawerigading Wallacea yang berada di kawasaan Tambang Vale akhir Maret lalu, Presiden Joko Widodo mendorong perusahaan tambang di Indonesia meniru apa yang dilakukan Vale.
BACA JUGA: Demi Kedaulatan, Andre Rosiade Minta Pemerintah Kuasai Mayoritas Saham PTVI
Pujian serupa juga pernah disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Saat berkunjung ke tambang nikel dan smelter PTVI di Sorowako Sulawesi Selatan akhir November tahun lalu, Luhut mengatakan Vale telah menerapkan praktik pertambangan yang baik.
Meski demikian, Tenti mengingatkan bahwa penerapan prinsip ESG itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua pihak. Tanggungjawab itu melekat semuanya kepada pemerintah, pengusaha, perusahaan asing, ataupun BUMN.
BACA JUGA: Dukung NZE, PTVI Cetak Catatan Cemerlang dalam Laporan Keberlanjutan 2022
"Perusahaan asing yang ingin beroperasi di Indonesia harus taat aturan di Indonesia. BUMN juga termasuk harus taat aturan aspek-aspek yang dituntut oleh kebijakan harus dipenuhi," kata Tenti.
Di sisi lain, pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga harus tegas karena otoritas mengelola sumber daya alam ada pada pemerintahan.
"Misalkan, tidak berkomitmen ya pasti ada pelanggaran dari perusahaan dan harus kena sanksi di luar bahwa perusahaan itu memikirkan efisiensi dana," ungkapnya.
Tenti menyebut meski suatu perusahaan mengedepankan efisiensi, tetapi jangan sampai mengabaikan prinsip ESG. Pemerintah, kata Tenti, harus memastikan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian dan nomor satu.
"Karena fungsi negara adalah menyejahterakan dan melindungi rakyatnya. Kalau negara tahu bahwa ada yang tidak taat maka harus tegas dan berikan sanksi banyak bentuk sanksi yang bisa diambil," ucap Tenti.
Seperti diketahui, proses transisi energi sedang berlangsung, dengan mengedepankan energi bersih. Hal itu sudah mulai dilakukan oleh PT Vale Indonesia. Di sisi lain, beredar kabar dalam upaya divestasi MIND ID kepada PT Vale nantinya penggunaan energi batu bara dalam proses produksi masih menjadi opsi yang diambil.
"PT Vale sudah cukup baik menerapkan ESG, tetapi jika memang akan dikembalikan kepada batu bara maka ada kemunduran, itu motivasinya apa? IDEA menilai harusnya konsisten sehingga jadi contoh perusahaan lain," ungkap Tenti.
Tenti menilai saat ini penerapan prinsip ESG di Indonesia masih mendapatkan rapot merah. Terlebih lagi, kata dia, transisi energi belum lama dan implementasi di Indonesia sudah terlambat.
"Saat energi fosil sudah mulai menipis baru ngomong EBT dan transisi energi karena beberapa masih bergantung pada fosil," katanya.
Dia menyebut dengan situasi itu maka persoalan penerapan ESG harus serius ditangani.
"Baik dari segi lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG. Jangan sampai kita mengulangi masalah yang sama terkait kasus-kasus pertambangan dan susah dibenerin meskipun sudah beberapa upaya transisi itu diupayakan PLTS dan lainnnya tetapi saya kira cukup terlambat untuk transisi energi," tutur Tenti.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul