JAKARTA - Pemerintah dan DPR gagal mencapai kata sepakat soal keputusan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2010Agenda penetapan BPIH yang seharusnya tuntas kemarin (9/6) mundur hingga minggu depan
BACA JUGA: Kejaksaan Siapkan Deponering dan PK
Sebab, Kemenag bersikukuh BPIH naikKetua Komisi VIII DPR (bidang agama) Abdul Kadir Kading menyatakan bahwa pemerintah dan parlemen menargetkan BPIH 2010 sudah masuk paripurna dan ditetapkan sebelum 15 Juni
BACA JUGA: Forum Rektor Ajukan Busyro dan Jimly
"Molor sekitar seminggu karena seharusnya penetapan biaya haji hari ini (kemarin, Red)," ujar Abdul kadir ketika ditemui di gedung DPR, Jakarta, kemarin.Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, molornya penetapan biaya haji disebabkan alotnya pembahasan struktur komponen biaya haji
BACA JUGA: Bantuan Lansia Telantar Ditingkatkan
DPR berpendapat efisiensi dapat dilakukan pada 48 pos anggaran pengeluaran yang dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rawan korupsi"Misalnya, menurunkan biaya kesehatanDi sana kan pemerintah sudah punya rumah sakit, ngapain ngotot bawa obat dari sini," tutur Abdul Kadir.Dia mengatakan bahwa DPR tidak dalam posisi bernegosiasiKarena itulah, pihaknya akan terus mendesak Menag Suryadharma Ali agar menurunkan BPIH dari yang diusulkan oleh pemerintah"Biaya penginapan dan kesehatan sudah disetujui DPRSatu-satunya yang bisa ditekan hanya biaya penerbanganKarena Menag gagal, DPR menunda lagi penetapan BPIH hingga minggu depan," ungkapnya.
Sekretaris Dirjen Haji dan Umrah Kemenag Abdul Ghafur Djawahir mengatakan sudah ada beberapa komponen yang disepakatiMisalnya, biaya yang dibebankan pada jamaah atau direct costAntara lain biaya pelayanan (general service) di Arab Saudi sebesar USD 276,6 per jamaah"Itu terdiri atas biaya perkemahan di Arafah dan Mina," katanya.
Biaya lain yang juga sudah disepakati adalah biaya angkutan darat dan administrasiBiaya tersebut tidak bisa ditawar karena menjadi kebijakan pemerintah Arab SaudiBesarnya adalah 1.500 Riyal atau USD 405
Terkait pemondokan haji di Makkah, Panja BPIH DPR menyetujui kenaikan biaya sewa pemondokan di Makkah yang diusulkan pemerintah, yaitu 3.000 riyalAngka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2.500 riyal.
Abdul Kadir menambahkan, Garuda telah bersedia menurunkan biaya penerbangan sebesar USD 18 dari sebelumnya sebesar USD 1.779Namun, DPR minta pemerintah menegosiasi ulang Garuda agar kembali menurunkan biaya penerbangan"Memang ada sejumlah poin penting yang sudah sepakatNamun, poin-poin besar dalam komponen biaya haji masih belum disepakati," jelasnya.
Menag Suryadharma Ali mengatakan, ada potensi penurunan biaya haji sebesar USD 150 dari biaya maskapaiYang seharusnya ditanggung maskapai tidak perlu dibebankan pada jamaah hajiSelain itu, jika pemerintah membuka keran persaingan, saat ini ada lima maskapai yang tertarik menyelenggarakan angkutan hajiYakni, Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, Batavia Air, Lion Air, dan Al-Wafeer
Namun, dia mengatakan bahwa kenaikan biaya pemondokan sebesar USD 133 tidak bisa ditawar"Sebab, (kenaikan) ini dari mereka (Kerajaan Arab Saudi, Red)," kata ketua umum PPP tersebut(zul/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Century, KPK Belum Mau Berhenti
Redaktur : Tim Redaksi