jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara BKN (BKN) mempercepat proses penetapan NIP PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama hasil rekrutmen Februari 2019.
Data BKN per 19 Januari 2021 menyebutkan usul penetapan NIP PPPK dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang masuk sebanyak 31.902.
BACA JUGA: Kontrak Kerja Sudah Diteken, NIP PPPK Belum Terbit, Kok Bisa ya?
Yang sudah ditetapkan 9.560 dan satu statusnya BTL atau butuh tindak lanjut.
Dengan demikian, NIP PPPK yang belum diterbitkan BKN (dari usulan yang masuk) sebanyak 22.341.
BACA JUGA: NIP PPPK Lambat, Puluhan Ribu Honorer K2 Terancam Tidak Gajian Bulan Ini
"Data 19 Januari yang sudah ditetapkan NIP PPPK sebanyak 9.560 orang. Berarti yang diselesaikan baru 29,97 persen," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com, Jumat (22/1).
Minimnya penetapan NIP PPPK ini menurut Bima, karena entry data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih sedikit.
BACA JUGA: Komjen Listyo Sigit Berani Mengganti Konsep Tito dan Idham Azis, Tantangan Besar
Setelah usulan NIP masuk ke BKN, BKD harus melakukan entry data honorer K2 yang akan diangkat menjadi PPPK.
Dari data entry itu kemudian BKN melakukan verifikasi terakhir.
Proses verifikasi ini harus cermat terutama mengecek keabsahan berkas calon aparatur sipil negara (ASN).
"Jadi walaupun usulan NIP PPPK sudah lebih dari 31 ribu tetapi BKD lambat meng-entry data, BKN tidak bisa melakukan verifikasi," ujarnya.
Lambatnya entry data ini, kata Bima, menjadi bahan evaluasi bagi BKN untuk mengubah sistem penetapan NIP PPPK.
Nantinya dalam rekrutmen satu juta guru PPPK yang rencananya digelar April mendatang, untuk proses penetapan NIP akan disamakan prosesnya dengan CPNS 2019. Di mana, CPNS melakukan entry data sendiri.
"Terbukti kemarin proses entry data CPNS 2019 berjalan cepat. Berbeda dengan PPPK yang lambat karena entry data dilakukan BKD. Ini akan kami perbaiki dalam rekrutmen PPPK tahun ini," tuturnya.
Dia mengimbau honorer K2 maupun tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP) yang lulus PPPK untuk tetap tenang.
BKN terus melakukan percepatan agar NIP PPPK dan SK bisa diterima secepatnya.
"Saya ini mantan honorer juga. Jadi tahu bagaimana suka dukanya honorer. Yang pasti saat ini BKN lagi ngebut agar penetapan NIP PPPK segera tuntas," ucapnya.
Bagi daerah yang belum memberikan usulan NIP PPPK, Bima Haria Wibisana mengimbau agar PPK segera memasukkan usulan sebelum rekrutmen PPPK tahap dua dilaksanakan. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad