jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasrah menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan objek sengketa praperadilan. Lembaga antirasuah itu hanya bisa bersiap menghadapi gelombang gugatan praperadilan dari tersangka korupsi.
"Tentu kami prediksi makin banyak prapreadilan yang diajukan, jadi yang perlu kami kuatkan adalah jajaran biro hukum untuk menghadapi praperadilan tersebut karena putusan MK itu harus dihormati juga," kata Plt pimpinan KPK Johan Budi SP di kantornya, Rabu (29/4).
BACA JUGA: Tunda Eksekusi Mary Jane, Ini Kritik Pedas PKS untuk Jokowi
Diakuinya, gugatan praperadilan sangat menguras energi dan waktu KPK. Apalagi, lanjut Johan, personil biro hukum yang ada sekarang masih jauh dari kata memadai untuk menghadapi gelombang praperadilan.
Untuk saat ini, tambah Johan lagi, KPK terpaksa memperbantukan personil dari bagian lain ke biro hukum. Namun kedepannya, dia pastikan akan ada rekruitmen besar-besaran untuk memperkuat biro hukum.
BACA JUGA: Politikus Golkar Nilai Hubungan Indonesia-Australia Bakal Panas
"Ini akan dibicarakan tapi yang pasti kami sedang melakukan rekrutmen," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Batalkan Eksekusi Mary Jane, Komnas Perempuan Apresiasi Jokowi
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK: Putuskan Hubungan, Australia yang Rugi
Redaktur : Tim Redaksi