jpnn.com, JAKARTA - Pj Bupati Bombana Burhanuddin kembali menjadi sorotan setelah membeli mobil dinas mewah seharga Rp 1 miliar lebih.
Pengadaan mobil dinas Pj Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) itu dikritik oleh Koordinator Forum Pemuda Pemerhati Sosial Masyarakat Bombana Rizal Nur.
BACA JUGA: 3 Nama Calon Pj Bupati Bombana Diserahkan Pimpinan DPRD ke Kemendagri
"Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat pasca Covid-19, Pj Bupati Bombana mempertontonkan kemewahan kendaraan dinas untuk operasionalnya," kata Rizal melalui siaran pers yang diterima JPNN.com, di Jakarta, Selasa (25/7).
Rizal menilai Pj Bupati Bombana tidak berhenti bergaya hedonis setelah sebelumnya menjadi sorotan di media sosial terkait perjalanan ke luar negeri.
BACA JUGA: Sistem Marketplace Dibayangi Masalah, Guru Lulus PG PPPK alias P1 Perlu Tahu, Tak Sinkron
Dari dokumen yang diperoleh Rizal, pengadaan itu tercatat dengan kode RUP; 40455527 paket pengadaan mobil dinas bermotor roda empat merk Hyundai Palisade Signature. Pagu anggarannya Rp 1.130.000.000 dari APBD 2023.
Selain itu, mobil dinas mewah itu juga sudah diserahterimakan dari penyedia barang kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) Setda Kabupaten Bombana sesuai dokumen berita acara serah terima No. 04/BAST-PPK-SETDA/SP/V/2023 Tanggal 29 Mei 2023.
BACA JUGA: Asmara Tak Biasa Dokter UI dengan Direktur RSUD, Konon Bakal Dinikahi, Ujungnya Pahit Begini
"Kami sangat menyayangkan kebijakan tersebut mengingat kendaraan dinas pejabat bukan bersifat mendesak, menimbulkan hedonisme yang berlebihan, apalagi mobil dinas yang ada masih sangat layak," ujar Rizal.
Terlebih lagi, pengadaan kendaraan dinas mewah itu dilakukan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat Bombana menghadapi inflasi setelah dilanda Covid-19.
Seharusnya, kata Rizal, Pj Bupati Bombana Burhanuddin lebih banyak mengurusi masalah jalan rusak, listrik di Pulau Kabaena yang belum menyala 24 jam, kemiskinan, angka stunting 35,3 persen yang masih tertinggi kedua di Sultra.
Berbagai persoalan di Bombana itu menurutnya lebih mendesak diselesaikan Pj Bupati Bombana dibanding bermewah-mewah dengan fasilitas operasionalnya.
Selain itu, kata Rizal, hal itu membuktikan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Bombana saat ini tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat Bombana.
"Kami meminta Mendagri (Tito Karnavian) melakukan evaluasi terhadap Pj. Bupati Bombana Burhanuddin. Selain karena masalah tersebut, penilaian Kemendagri atas kinerjanya hanya CUKUP. Masih banyak pejabat yang amanah tentunya yang akan membuat Bombana bisa lebih baik," tutur Rizal.
Terpisah, Sekda Bombana Man Arfa mengonfirmasi adanya pengadaan mobil dinas untuk Pj Bupati Bombana tersebut dengan anggaran Rp 1 miliar lebih.
"Iya, betul (untuk Pj Bupati, red)," jawab Man Arfa saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Saat disinggung apakah mobil dinas Pj Bupati yang lama sudah tidak layak pakai, Arfa menjawab diplomatis.
"Yang tahu layak tidaknya, kan, yang memakai. Kalau segi penganggaran sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa. Dianggarkan di APBD memang," ucap Arfa.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam