jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai ketokohan KH Ma'ruf Amin dan mesin politiknya tidak bekerja di Jawa Barat dan Banten. Hal itu menyusul kekalahan Joko Widodo - Maruf Amin di dua provinsi itu berdasarkan Situng KPU sementara dan quick count sejumlah lembaga survei.
Mengambil sampel quick count dari Poltracking di Banten, Jokowi pada 2014 meraih 42,90 persen, sedangkan Prabowo 57,10 persen. Sementara pada 2019, Jokowi 35,98 persen, sedangkan Prabowo 64,02.
BACA JUGA: Kriteria Calon Menteri Jokowi, Usia 20-30 Tahun dan Berparas Cantik
Lalu untuk Jawa Barat, Jokowi pada 2014 40,22 persen, sedangkan Prabowo 59,78 persen. Sementara untuk 2019, Jokowi 39,55 persen, sedangkan Prabowo 60,45 persen
Melihat itu, Ujang menilai sosok KH Ma'ruf dan mesin politiknya tidak memberikan keuntungan elektoral kepada Jokowi. Terlebih, KH Ma'ruf kerap menyatakan di sela-sela kampanyenya bahwa Jawa Barat dan Banten menjadi prioritas kampanyenya. "Mesin politik tidak jalan sehingga tidak menambah kekuatan elektoral Jokowi - Ma'ruf di situ," kata Ujang kepada JPNN.com, Jumat (12/5).
BACA JUGA: Ramadan, Waktunya Mengobarkan Semangat Mengalirkan Kebaikan dan Kesalehan
Khusus Banten, kata Ujang, seharusnya daerah itu menjadi sentra kemenangan Ma'ruf karena aspek identitas, yakni tanah kelahirannya. Namun, hal itu tampaknya tidak menggugah rakyat Banten untuk memenangkan KH Ma'ruf. Ujang memperkirakan rakyat Banten merasa tidak pernah diuntungkan lewat kebijakan maupun perhatian meski KH Ma'ruf lahir di sana.
(Baca Juga: Sah, Prabowo - Sandiaga Mengungguli Jokowi - Ma'ruf di Bengkulu)
BACA JUGA: Konon Beginilah Cara BPN Prabowo Himpun Data untuk Klaim Kemenangan
"Artinya yang penting kan interaksi dan rasa emosional kedaerahan itu muncul, tetapi itu tidak muncul. Karena masyarakat Banten menganggap kehadiran Pak Ma'ruf Amin itu merepresentasikan, mohon maaf, bukan dari Banten. Karena interaksinya banyak di Jakarta," kata dia.
Menurut Ujang, selama ini, KH Ma'ruf banyak berkegiatan di Jakarta. Seperti menjadi anggota DPRD DKI, MUI dan Dewan Pertimbangan Presiden.
"Kampanye di ujung ketika cawapres itu tidak menolong banyak. Karena masyarakat tidak merasakan kebijakan-kebijakan," tandas Ujang. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Analisis Tridianto soal Renggangnya Hubungan Demokrat dengan Koalisi Prabowo
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga