JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Irman Putra Sidin meragukan efektifitas Panitia Khusus (pansus) penggunaan hak angket DPR dalam kasus Daftar Pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif 9 April laluIrman menilai, pansus-pansus angket yang pernah dibentuk DPR hingga sekarang juga tidak jelas hasilnya
BACA JUGA: Pansus Angket DPT Bidik Tiga Instansi
“Angket impor beras, impor BBM, apa hasilnya?” cetus Irman Putra Sidin dalam diskusi di ruang wartawan DPR, Jumat (5/6)
Dia malah menilai, hak angket DPT ini hanya akan dijadikan alat politik pertarungan pilpres
BACA JUGA: LSI Bentuk Opini Pilpres Satu Putaran
“Angket ini hanya tarian-tarian samba politik anggota DPRBACA JUGA: Buruknya DPT Picu Konflik Usai Pilpres
Ini hanya untuk mendelegitimasikan pemerintahan sekarang,” ujar Irman.Gayus Lumbuun membantah tudingan IrmanKata Gayus, dari lima kali penggunaan hak angket DPR, empat diantaranya berjalan baikHak angket kasus Very Large Crude Carrier (VLCC)misalnya, pansus merekomendasikan mantan pejabat penting untuk menjadi tersangkaKalau pada akhirnya kasus VLCC ini tutup, kata Gayus, itu urusan aparat penegak hukum.
Untuk angket BBM, sebentar lagi juga selesai, sedang angket kasus haji masih berjalan“Kalau angket impor beras memang belum jelas hingga hari ini,” aku GayusMengenai tudingan Irman pansus akan mempolitisasi DPT, Gayus mengatakan, hal itu sulit dilakukan karena anggota pansus terdiri dari lintas fraksi.(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Surat Suara Pilpres Lebih Praktis
Redaktur : Tim Redaksi