jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Ekonomi dan juga penggerak ekonomi kerakyatan Hermawati Setyorini mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN mengoptimalkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada produk-produk yang dipasarkan di Tanah Air.
“Ketegasan Presiden Jokowi itu memberikan hasil positif,” kata Hermawati di Jakarta, Selasa (28/6).
BACA JUGA: Bos Consina Membongkar Rahasia Agar UMKM Bertahan hingga Naik Kelas
Dia menyebut data Kementerian Perindustrian per tanggal 9 Juni 2022 menunjukkan realisasi belanja produk dalam negeri oleh K/L, Pemda, dan BUMN telah mencapai Rp 221,8 triliun.
Hingga 22 Juni 2022, sudah terdapat sebanyak 323 produk terdaftar dalam katalog sektoral TKDN dari total 25.247 produk dalam negeri yang ber-TKDN.
BACA JUGA: Kementan Berkomitmen Realisasikan 100 Persen Pengadaan Alsintan Bersertifikat TKDN
Hal tersebut didorong dari kerja sama Kementerian Perindustrian dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuka etalase khusus bagi produk yang sudah memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
“Meningkatnya belanja produk dalam negeri ini tak lepas dari ketegasan Presiden Jokowi, yang berulang kali mendorong penggunaan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN,” kata Hermawati.
BACA JUGA: Pertamina Sebut Proyek Nasional Gunakan Produk Lokal, TKDN Mencapai 60 Persen
Dia menilai Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan geram dengan masih rendahnya produk dalam negeri di lembaga Pemerintah.
“Pak Jokowi ini kan membuat program itu sangat membantu UMKM, seluruh kementerian semuanya diminta untuk membeli produk dalam negeri. Nah, kalau produk dalam negeri itu pasti kebanyakan pelaku usahanya adalah UMKM,” kata Hermawati.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) ini, kebijakan Presiden Jokowi yang mengutamakan belanja produk dalam negeri ketimbang impor ini cukup berhasil.
Kebijakan ini, kata Hermawati berhasil membuat Indonesia terhindar dari inflasi tinggi sebagaimana dialami oleh hampir seluruh negara di dunia pascapandemi Covid-19 dan pengaruh perang dibeberapa negara.
“Itu cukup berhasil karena penopang ekonomi di Indonesia itu memang paling besar, dan persentasenya adalah pelaku usaha mikro kecil atau menengah. Itu yang membuat Indonesia ini bisa menekan inflasi,” ucapnya.
Dia mengatakan hampir seluruh dunia mengalami inflasi, apalagi setelah pandemi dan juga gejolak perang itu sangat mengganggu ekonomi seluruh dunia.
Namun, dia mengingatkan bahwa pelaku yang belanjanya itu diinstruksikan oleh pemerintah adalah seluruh kementerian membeli produk dalam negeri.
Hermawati menjelaskan salah satu penghambat yang dialami oleh Kementerian, Pemerintah Daerah dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri adalah syarat yang diharuskan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Namun, lewat kebijakan Presiden syarat tersebut telah dihilangkan hingga banyak produk dalam negeri mulai digunakan oleh pemerintah.
“Kemarin kan aturannya itu harus ada SNI. Kadang kemarahan presiden, teguran presiden itu menjadi cambuk untuk perbaikan,” kata Hermawati.
Hermawati berharap lewat gotong royong yang sudah menjadi identitas masyarakat Indonesia, pengembangan UMKM terus dilakukan dengan berbagai kebijakan Pemerintah sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni Pemerintah harus prioritaskan produk dalam negeri.
“Dengan adanya dorongan Pemerintah, baik itu Presiden, Kementerian, Dinas Pemerintah daerah itu memang harus saling bahu-membahu, dan jangan malu menggandeng organisasi yang berafiliasi dengan UMKM di bawahnya,” ujar Hermawati.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari