jpnn.com - JAKARTA – Setelah Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin Zulkifli Hasan keluar atau meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP), ternyata kekuatan di DPR tidak serta didominasi oleh partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan, perubahan peta dukungan dan kekuatan partai politik di DPR memang terjadi, pasca PAN mengubah haluan politik dari oposisi menjadi pro pemerintah. Namun, menurut Arbi, merapatnya PAN ke pemerintah tidak akan mengubah kekuatan di DPR, jika Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu, tidak ikut mendukung salah satu koalisi.
BACA JUGA: Buwas: Jika Benar Dicopot, Penggantinya Harus Lebih Hebat dari Saya
“Itu tidak akan mengubah kondisi apapun di Indonesia, kecuali bahwa PAN dapat bagian dari kursi kekuasaan. Jadi sekarang sikap Partai Demokrat menentukan kekuatan di DPR,” tegas Arbi Sanit ketika dihubungi, Kamis (3/9).
Arbi menegaskan, meski PAN ikut mendukung pemerintahan, namun tidak ada perbaikan yang berarti bagi situasi masyarakat Indonesia. “Perubahan yang terlihat hanya pada pembagian kursi kekuasaan saja,” katanya.
BACA JUGA: Kasus VSIC: Bareskrim Segera Panggil Dirut Adyaesta Ciptatama
Sebenarnya, lanjut Arbi, tanpa PAN ikut ke dalam pemerintahan, faktanya Jokowi sudah didukung penuh oleh seluruh partai yang ada. Karena apapun keinginan Jokowi, selalu diikuti oleh seluruh partai, termasuk oleh partai yang seharusnya menjadi oposisi yang terbagung dalam KMP.
“Tapi Jokowi tetap tidak mampu mengelola pemerintahannya,” kata Arbi sembari mebambahkan, PAN akan mendapatkan jatah kursi menteri atau jabatan penting lainnya di pemerintahan.(fas/fri/jpnn)
BACA JUGA: Periksa Keaslian, Dokumen Penggelapan Tanah Dikirim ke Labfor
BACA ARTIKEL LAINNYA... Arbi Sanit: Problem Indonesia Bukan Sistem, Tapi Sosok Presiden
Redaktur : Tim Redaksi