jpnn.com - JAKARTA – Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Siti Zuhro mengatakan, bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan pemerintah merupakan ancaman terhadap demokrasi. Apalagi menurut Siti, loncat pagar itu dilakukan saat pemerintah dinilai gagal mengantisipasi krisis ekonomi yang telah makin memiskinkan rakyat kecil.
“Saya khawatir, sikap PAN tersebut akan diikuti oleh partai politik di luar pemerintahan mesti tidak menyatakan bergabung,” kata Siti Zuhro, saat dihubungi wartawan, Senin (21/9).
BACA JUGA: Urus Honorer K2 jadi CPNS, BKN Minta Tambahan Rp 188,3 Miliar
Kalau itu terjadi, menurut Siti, partai politik terutama yang berada di luar pemerintahan akan memberikan excuse atau apology terhadap kegagalan pemerintahan saat ini, tanpa menyuarakan penderitaan rakyat.
“Kondisi ini sudah mendekati situasi tahun 1998, bedanya saat ini tidak ada chaos, tidak ada demo yang massif. Tapi situasinya mirip, semua sektor ekonomi mengalami kelesuan. Publik dan pasar pun merespon negatif,” tegasnya.
BACA JUGA: GAWAT: Dua Provinsi di Indonesia Timur Ini Muncul Titik Api
Karena itu, Siti minta masyarakat untuk mengawasi jangan sampai para elit melakukan politik transaksional. Ia juga heran melihat KMP yang masih bersikap diam saja termasuk Partai Demokrat yang mengklaim diri sebagai penyeimbang.
“Memangnya kondisi sekarang seimbang? Saya khawatir semua menjadi pragmatis dan oportunis,” ujarnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Tokoh Riau Tuding Pemerintahan Jokowi Lakukan Genosida
BACA ARTIKEL LAINNYA... Awas! Honorer K2 Jangan Termakan Rayuan Calo
Redaktur : Tim Redaksi