jpnn.com, KALTIM - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) kali ini diwarnai dengan isu dinasti politik. Hal tersebut berkaitan dengan majunya Rudi Mas'ud di kontestasi lima tahunan ini.
Rudi dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan di Kaltim.
BACA JUGA: Rudi Masud Maju Pilgub Kaltim, Pengamat: Masyarakat Mesti Tolak Politik Dinasti
Kakak Rudi, Hasanudin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.
Dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati mengkritik keras fenomena dinasti politik ini. Baginya dinasti politik erat dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Karena dinasti politik pastinya mengutamakan kelompoknya sendiri. Di sini akan muncul KKN," tegasnya.
BACA JUGA: Survei Terbaru PSI: Rudi Masud-Seno Aji Berpeluang Menang Telak di Pilgub Kaltim
Sikap menguntungkan kelompok, kata dia, misal dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kapasitas atau meritokrasi.
Hal yang dilakukan justru menaruh sanak kerabat dalam posisi atau jabatan tertentu. Ujungnya untuk memperkaya diri sendiri.
"Dari sini akhirnya bermain proyek untuk menguntungkan kelompoknya saja. Hal ini erat dengan KKN," kata dia menambahkan.
Di sisi lain, Neni juga menyinggung kualitas demokrasi. Dia memastikan adanya politik dinasti akan membuat demokrasi menjadi tak sehat. Karena orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.
"Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti," ucap dia.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean