jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Sarwi Chaniago mengatakan jika Presiden Joko Widodo berhasil memindahkan ibu kota, maka bisa memompa elektabilitasnya pada pemilihan presiden (pilpres) 2019.
"Kita angkat topi kalau presiden berhasil memindahkan ibu kota ke Kalimantan sebagai pusat pemerintahan dan Jakarta tetap sebagai pusat bisnis dan ritel keuangan," kata Pangi, Senin (10/7).
BACA JUGA: Butuh Dana Besar, Tak Mudah Pindahkan Ibu Kota
Pangi mengatakan, keberanian Presiden Jokowi selama ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Contohnya, Jokowi berani menghukum mati gembong narkoba kelas kakap tanpa kompromi.
Walaupun banyak tekanan, presiden tetap komitmen untuk menghukum mati bos pengedar narkoba. Selain itu, Presiden Jokowi juga berani melawan ketidakadilan di Papua dengan memfokuskan perhatian ke provinsi paling timur Indonesia itu.
BACA JUGA: Rombongan Keluarga Jokowi Ikut ke Jerman, Pakai Anggaran Negara?
Sehingga harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua sekarang lebih murah meski dengan risiko yang tidak main-main yakni subsidi dan kerugian yang ditanggung negara. Keberanian Jokowi menyelesaikan jalan poros trans Papua juga patut diapresiasi.
Dia pun yakin Jokowi berhasil memindahkan pusat ibu kota ke Kalimantan seperti wacana Presiden Soekarno.
BACA JUGA: Nilai Perdagangan Menurun, Ini Harapan Jokowi ke PM Spanyol
"Saya menyakini hanya Presiden Jokowi yang bisa melanjutkan ide dan gagasan presiden Seokarno," tegasnya.
Dia mengatakan, di balik wacana pemindahan ibu kota tentu ada pertimbangan yang sudah matang dan alasan yang jelas. Termasuk mengapa Soekarno pada waktu itu ingin memindahkan ibu kota padahal Jakarta belum padat dan macet. "Sudah tak relevan lagi mempertahankan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis," katanya.
Kalau presiden Jokowi berhasil memindahkan ibu kota ke Kalimantan, maka ini akan menjadi sejarah dan akan dicatat generasi Indonesia. Elektibilitas presiden otomatis tak akan terbendung karena dukungan dari wilayah Indonesia Timur makin kuat. "Karena Presiden Jokowi yang paling konkret memperhatikan kesenjangan antara Jawa dengan pulau di luar Jawa," ujarnya.
Masyarakat Indonesia pasti mendukung pusat pemerintahan baru yang ada gedung presiden dan kementerian dalam satu kompleks. Seperti pusat pemerintah di Putrajaya, serta bisnis dan keuangan di Kuala Lumpur, Malaysia.
Dia mengatakan, tidak bisa menutup mata bahwa di era Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur sangat terasa dan konkret terlihat secara langsung. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak habis untuk aktivitas subsidi yang hanya sampai di "knalpot".
Mulai dari pembangunan tol, pelabuhan, irigasi, LRT, bandara, rel kereta, trans poros Papua dan Sumatera. Kalau presiden bisa membangun pusat pemerintahan seperti istana dan kementerian, jelas sangat tepat mengunakan tagline Indonesia Baru. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan perubahan di era Presiden Jokowi.
Dia yakin, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan akan berjalan mulus dan sukses. Walaupun ada tekanan, Presiden Jokowi akan melawannya. "Karena Jokowi adalah presiden yang tegas dan berani mengambil sikap dan keputusan," tegasnya.
Namun, Pangi mengingatkan, yang perlu menjadi catatan jangan sampai pemindahan ibu kota menyisakan permasalahan baru. Apalagi, lanjut dia, pemindahan ibu kota membutuhkan biaya yang cukup besar. Dia justru mempertanyakan apakah ada jaminan dana pemindahan ibu kota tidak bersumber dari utang luar negeri.
Menurut Pangi, pembangunan infrastruktur dari utang luar negeri hanya akan menyisakan masalah baru dan berbahaya bagi masa depan Indonesia. "Sebab utang negara Indonesia sudah pada tahap yang paling mengkhawatirkan," paparnya.
Sebaiknya, Pangi menegaskan, pembangunan termasuk pemindahan ibu kota murni dari pajak dan bukan dari utang. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sederet Alasan Pak Gubernur Dukung Ibu Kota Pindah ke Palangka Raya
Redaktur & Reporter : Boy