jpnn.com - JAKARTA - Selama ini, blusukan dinilai menjadi gaya khas dari Joko Widodo saat memimpin Solo maupun Jakarta. Bahkan, Jokowi mengaku kerja blusukan tak akan ditinggalkannya meski sudah jadi Presiden.
Bahkan, akan lebih disusun dengan lebih sistematis lewat dukungan teknologi yang nantinya berwujud dalam bentuk e-blusukan. Sistem ini mendapat respon positif dari Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi.
BACA JUGA: 15 Oktober, PPP Gelar Muktamar di Surabaya
Menurut Ari, e-blusukan adalah jawaban bentuk komunikasi pemimpin dengan rakyatnya sehingga jarak bukan lagi hambatan agar pemimpin selalu dekat dengan rakyatnya. "Dan itu dijawab Jokowi dengan e-blusukan," ungkapnya di Jakarta, Minggu (12/10).
Ari menilai pola pendekatan presiden sebelumnya berbeda dengan Jokowi. Sebab, Jokowi tetap akan mempertahankan gaya blusukkannya. Pertanyaan memang sempat menyeruak tentang metode blusukan Jokowi ketika ia sudah berstatus presiden.
BACA JUGA: Jokowi Akan Bertemu Dengan Pendiri Facebook
Sebab tentu blusukan presiden berbeda ketika Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta atau Gubernur DKI Jakarta yang luas wilayahnya masih bisa dijangkau.
"Nah, bagaimana jika luas antero tanah air yang begitu luasnya bisa dijangkau dengan efektif oleh Presiden Jokowi? Dan itu dijawab itu bisa dilakukan lewat dukungan teknologi, misal dengan telecoference. Saya kira ini jawaban yang tepat dan cerdas," kata Ari.
BACA JUGA: Minta Jokowi Jaga Warisan SBY Membentuk Citra Indonesia
Ia melihat penerapan teknologi terkini disandingkan dengan pola pendekatan Jokowi yang menyentuh langsung persoalan masyarakat, bisa membuat e-blusukan yang akan diwujudkan efektif hasilnya.
Sebab gaya komunikasi Jokowi sendiri memang bukan dengan pendekatan high context, tapi low context. Berbeda dengan SBY, yang selalu menggunakan pendekatan high context. Karena itu situation room di era SBY, tak begitu bergaung bahkan bisa dikatakan instrumen tersebut gagal jadi saluran komunikasi antara presiden dengan rakyatnya.
"Jokowi memang tidak harus hadir langsung secara fisik tetapi memanfaatkan teknologi teleconference bahkan yang sederhana mirip kanal skype, bisa berinteraksi dengan masyarakat," kata dia.
Ari yakin setiap persoalan yang dihadapi masyarakat termasuk penyalahgunaan aparat pemerintah di daerah, lewat komunikasi dengan dukungan teknologi bisa langsung dilaporkan kepada Jokowi agar segera ditindaklanjuti.
Tapi memang Jokowi juga harus bisa membedakan cara presiden sebelumnya yang menggunakan teleconference hanya sekedar komunikasi seremonial belaka. Akibatnya, antara presiden dengan rakyat tetap masih terkesan ada jarak dan hanya menguatkan kesan basa-basi.
"Komunikasi Jokowi dengan rakyat juga harus terukur, artinya penuntasan persoalan yang disampaikan rakyat harus segera dituntaskan," kata Ari. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dradjad: KMP Fokus di Parlemen, KIH di Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi