jpnn.com, JAKARTA - Pengamat sepak bola Yohanes Sugianto mengaku terkejut melihat soft copy surat yang berisi rekomendasi dari tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF).
Menurut pria yang karib disapa Bang Yo itu, validitasnya layak dipertanyakan.
BACA JUGA: Rekomendasi TGIPF, Polri Bakal Lakukan Ini soal Tragedi Kanjuruhan Pekan Depan
"Ini kan ada 14 halaman yang muncul. Pertama, patut digarisbawahi bahwa kejadian di Kanjuruhan ini lebih besar dan dahsyat dari yang beredar di media sosial ataupun di televisi," ucapnya.
Sebab, rekontruksi dari bukti CCTV yang jumlahnya cukup banyak menggambarkan bahwa kejadian di Kanjuruhan itu memang lebih mengerikan.
BACA JUGA: Kesimpulan TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Simak Kalimat Mahfud MD, Mengarah ke Siapa nih?
Karena itu, TGIPF sampai berani bicara soal keselamatan rakyat itu yang utama di hadapan hukum, tetapi sudah terinjak-injak dalam Tragedi Kanjuruhan.
Selain itu, pria yang juga kolumnis tersebut menganggap bahwa validitas surat yang disebut isi rekomendasi TGIPF layak dipertanyakan.
BACA JUGA: TGIPF Tak Mengizinkan Liga Berputar Sampai Ketum dan Exco PSSI Mundur
Bukan hanya karena potongan halaman tertentu saja, tetapi juga tidak dibubuhi tanda tangan, logo, ataupun kop surat resmi.
"Tim ini kan dibentuk pemerintah, langsung ke Presiden. Ada Keppres-nya dan diketua oleh Menteri lho, kok enggak ada validitasnya di surat itu," ungkapnya.
Dengan fakta tersebut, alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menganggap bahwa surat rekomendasi yang banyak beredar itu seperti surat yang sengaja diedarkan untuk menimbulkan kegaduhan.
"Ini kesimpulan dan rekomendasi yang penting. Kalau memang disuruh berrtanggung jawab, tinggal menunggu saja bagaimana nanti PSSI. Namun, soal itu benar dan tidak surat dalam bentu PDF yang banyak beredar itu, ya, layak dipertanyakan," tuturnya.
Memang, Ketua TGIPF Mahfud MD sempat mengumumkan rekomendasi yang intinya ialah permintaan Presiden Joko Widodo agar proses penyelidikan tindak pidana terus dilanjutkan.
Selain itu, juga ada permintaan berbagai pihak agar bertanggung jawab secara moral setelah Tragedi Kanjuruhan terjadi.
Sejatinya, rekomendasi dari TGIPF ke Presiden Joko Widodo untuk menjadi pertimbangan sebelum mengeluarkan kebijakan sifatnya tertutup.
Namun, potongan PDF yang berisi halaman rekomendasi dan kesimpulan ternyata banyak beredar. Namun, benar tidaknya, valid atau tidak, menjadi pertanyaan yang belum dijawab. (dkk/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Muhammad Amjad