jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan mengingatkan Presiden Joko Widodo agar bertindak cermat dalam merombak kabinet. Menurut Bakir, sebaiknya presiden yang lebih beken disapa dengan nama Jokowi itu memprioritaskan pergantian menteri yang berkinerja buruk hingga jadi sorotan terus menerus.
Bakir mengatakan, perombakan kabinet hendaknya semata-mata demi mendongkrak kinerja. "Reshuffle seharusnya dilakukan berdasarkan kegagalan kinerja,” katanya ketika dihubungi, Minggu (3/4/2016).
BACA JUGA: Fadli Zon: Wakil Ketua DPR Tak Bisa Dimundurkan Begitu Saja
Bakir menyebut menteri yang sebaiknya segera dicopot adalah Yasonna Laoly. Pasalnya, menteri hukum dan hak asasi manusia (HAM) itu dianggap paling bertanggung jawab atas kisruh internal di Partai Golkar dan PPP yang tak kunjung tuntas. “Menkumham justru membuat persoalan di internal partai tersebut berlarut-larut,” katanya.
Bakir juga menyinggung kinerja Jaksa Agung M Prasetyo yang tak istimewa. Menurutnya, jaksa agung yang sebelumnya anggota DPR dari Partai NasDem itu memang sangat layak dievaluasi.
BACA JUGA: 7 Kemampuan Khusus PPRC TNI Dalam Operasi Pembebasan Sandera
Di era Prasetyo memimpin Kejaksaan Agung, kata Bakir, berbagai persoalan hukum memang muncul dan menyita perhatian publik. Misalnya, deponering untuk dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Selain itu, yang juga menjadi perhatian publik adalah kasus dugaan suap di balik penyidikan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Sumatera Utara. Bakir menyebut kasus itu terlalu sarat nuansa politiknya.
BACA JUGA: Ini Sumber Inspirasi Gubernur Rano Memberantas Buta Aksara
Selain itu ada dua menteri lagi yang menurut Bakir layak untuk diganti. Yakni Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said.
Bakir menyebut Rizal memicu kegaduhan karena mengumbar polemik terbuka dengan anggota kabinet lainnya, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rizal bahkan disebut-sebut mengganti sendiri nama kementerian yang dipimpinnya.
Sedangkan soal Sudirman Said, lanjut Bakir, tentu tak terlepas dari kinerjanya yang jadi sorotan karena soal PT Freeport Indonesia dan polemik kilang di Blok Masela, Laut Arafuru. “Dalam konteks inilah perlu dievaluasi,” katanya.(JPG/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Watch Desak KPK Awasi MK
Redaktur : Tim Redaksi