jpnn.com - JAKARTA - Mencuatnya nama CEO Shell Indonesia Darwin Silalahi yang disebut-sebut akan menduduki posisi Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau Pertamina, di pemerintahan Jokowi-JK ditanggapi sejumlah kalangan.
Pengamat Energi yang juga Kurtubi menilai bahwa tidak tepat jika CEO perusahaan minyak asing menempati posisi strategis dalam pemerintahan karena berpotensi merugikan negara dan konflik kepentingan.
"Tidak cocok, sebab beliau mewakili perusahaan minyak asing,” kata Kurtubi kepada wartawan, Jumat (19/9).
BACA JUGA: Masih di KMP, PAN Belum Bahas Opsi Gabung ke Jokowi
Dia mengkawatirkan, jika Darwin Silalahi memiliki posisi strategis di Pertamina atau di ESDM maka kebijakan-kebijakan yang diambil akan lebih menguntungkan asing.
“Dikhawatirkan, dengan kondisi Shell yang saat ini tidak bisa berkembang lantaran memiliki pom yang cukup banyak namun tidak banyak warga Indonesia yang meminati karena harganya yang relatif mahal," politisi Partai Nasdem ini.
BACA JUGA: Pengacara Anggodo Berharap Kemenkumham Bijak Soal PB
Dia menambahkan, meski Darwin dari kalangan professional, tapi latar belakangnya yang sudah lama menduduki jabatan di perusahaan asing justru akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambilnya.
"Yang sudah pasti akan lebih mengutamakan kepentingan asing. Jadi Jokowi harus lebih cermatlah dalam menyusun kabinet," kata Kurtubi.
BACA JUGA: Luncurkan Buku, Michael Ingin Genjot Daerah Tertinggal
Sebelumnya, Peneliti Global Future Institute (GFI) Agus Setiawan mengatakan dalam analisa GFI, Darwin yang mencuat namanya sebagai salah seorang calon kuat untuk diplot sebagai Menteri ESDM atau Direktur Utama Pertamina, ternyata punya beberapa catatan yang menunjukkan reputasinya sebagai bagian integral dari kepentingan strategis beberapa korporasi minyak asing. Seperti Belanda, Britania Raya bahkan kongsi konsultan Amerika Serikat seperti Royal Dutch Shell, British Petroleum dan Booz Allen Hamilton. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ubah Haluan, PDIP Resmi Ganti Status
Redaktur : Tim Redaksi