jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksuktif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Dr Sholeh Basyari meminta para penegak hukum untuk tetap mengedepankan penegakan hukum pada tahun-tahun politik ini.
Menurut dia, agenda dan kepentingan politik jangan sampai menggerus penegakan hukum, karena Indonesia telah bersepakat menjadi hukum sebagai panglima.
BACA JUGA: Firli Ingin 2 Pati Polri Ini Keluar dari KPK, Tetapi Bukan Karena Kasus Formula E
"Hukum sebagai 'panglima' adalah konsensus bersama, karena di atas hukumlah semua harus berjalan," ujar Sholeh ketika berbincang dengan wartawan, di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (11/2).
Oleh karena itu, lanjut Sholeh, semua penegak hukum harus terlepas dari segala tekanan, apalagi tekanan politik.
BACA JUGA: Direktur Penuntutan ke Luar KPK, Konon Bukan karena Kasus Formula E
Menurut Sholeh, bahkan harusnya politik bisa melahirkan politisi-politisi yang bersih dan bebas dari beban masa depan.
"Kita tentu tidak mau mendapatkan pemimpin atau politisi yang memiliki 'beban hukum', sehingga mudah untuk di intervensi oleh pihak-pihak lain. Jangan karena tekanan dan situasi politik, akhirnya seseorang diberikan kesempatan, tetapi akhirnya membawa 'beban' yang akan terus dimanfaatkan pihak-pihak lain," terang cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) tersebut.
BACA JUGA: KPK Jebloskan Penyuap Rektor Unila ke Lapas Bandar Lampung
Dia menegaskan penegakan hukum tanpa intimidasi kepentingan politik itu sangat penting. Terlebih suhu politik tanah air kian meninggi menjelang 2024.
Menurut Sholeh, setiap manuver-manuver politik seringkali dikaitkan dengan persoalan hukum dan begitu juga sebaliknya.
Dia mencontohkan soal penanganan kasus Formula E, selalu dikaitkan dengan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres 2024.
"Berhembus isu akan ada demo besar, bakal ada aksi. Itu, kan, tidak benar. KPK jangan terintimidasi oleh kepentingan politik," tegas Sholeh.
Sholeh juga meminta kepada KPK dan pihak penegak hukum lainnya untuk tetap fokus menyelesaikan kasus Formula E dan kasus-kasus yang selalu dikaitkan dengan politik lainnya.
Dia menyebutkan masyarakat berharap pemimpin itu bersih dari beban kasus masa lalu.
"Jadi, selesaikan saja secepatnya, biar masyarakat juga paham. Tidak hanya soal Anies, tetapi juga soal 'kardus durian' alih fungsi hutan, minyak goreng, dan lain-lain. Itu disebut-sebut melibatkan nama-nama petinggi parpol. Agar semua terang dan tidak ada kaitan dengan politik, harus cepat diselesaikan," pungkas Sholeh. (mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jakpro Sebut Keuntungan Formula E Rp 5 Miliar, PSI Singgung soal Utang, Jleb
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra