jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini menara telekomunikasi BTS tidak diperlukan lagi seiring dengan kehadiran Starlink.
Layanan internet milik Elon Musk tersebut, kata Luhut dapat membuat masyarakat bisa memperoleh akses layanan internet, pendidikan hingga kesehatan yang lebih baik.
BACA JUGA: Rapat dengan Menkominfo, Ketua Komisi I Soroti Keberadaan Starlink di IndonesiaÂ
Pendapat Menteri Luhut itu ditanggapi positif oleh Ketua Komite Penyelarasan Teknologi Informasi Komunikasi (KPTIK) Dedi Yudianto.
“Pernyataan Menteri Luhut itu, sama sekali tidak ada kaitannya dengan operasional BTS milik operator selular. Padahal yang disorot lebih kepada Pembangunan BTS Kementerian Kominfo untuk daerah 3T yang saat ini lagi terjerat kasus korupsi,” ujar Dedi di Jakarta, Selasa (11/5/2024).
BACA JUGA: Pakar TIK Dedi Yudianto: Starlink Memberikan Kesetaraan Informasi Bagi Warga di Desa dan Kota
Secara teknis, lanjut Dedi, keberadaan tower BTS menjadi kurang dibutuhkan ketika layanan yang sama masuk Indonesia tanpa harus menggunakan infrastruktur tower.
“Misalnya untuk Puskesmas dan sekolah bisa share bersama di warung seperti halnya Program Warkop Digital dan program Warung NKRI Digital milik BNPT. Jadi, tempat titik berkumpul di desa untuk sharing internet bisa berjalan,” ujar Dedi.
BACA JUGA: Ketum KPTIK: Starlink Membantu Warga di Daerah Terpencil Terhubung ke Dunia
Tenaga Ahli Kewirausahaan dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini menyarankan kepada pihak untuk tidak berkomentar negatif di media. Terutama yang ingin mendesak pemerintah untuk menghentikan operasional Starlink gara-gara panik atau takut kalah bersaing.
“Persoalan utama saat menggunakan Starlink, masalah layanan internet di wilayah yang temasuk 3T tidak perlu lagi menunggu dibangun menara BTS. Kehadiran Starlink bisa memberikan layanan kesehatan dan pendidikan ke masyarakat sengan jarak jauh" urai Dedi.
Menurut Dedi, ternyata bukan hanya operator satelit yang merasa terganggu dengan kehadiran Starlink dan pernyataan Menteri Luhut.
Dia menyebut ada pihak asosiasi dan organisasi yang tidak ada kaitan langsung, ikutan ribut dan berkomentar menambah keruh suasana.
“Mungkin kelompok ini difasilitasi oleh media online untuk bersuara. Mungkin karena pemiliknya punya kepentingan atau karena nggak tau masalahnya. Seharusnya tidak perlu meradang atau malah baper,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Dedi, di beberapa media malah menyoroti Starlink terkait keberadaan kantor Virtual Office-nya dan tidak memiliki Customer Service sehingga itu terlihat sekali pelaku internet juga masih berpikiran pola bisnis lama.
"Sekarang eranya serbaonline sesuai kepentingan dan strategi masing-masing menjalankan produk Teknologi Informasi Komunikasi (TIK),” papar Dedi, pengusaha ISP yang sudah 20 tahun lebih ini.
Selama ini, dirinya eksis menggeluti usaha layanan internet, tidak merasa terganggu dengan kehadiran Starlink, karena beda segmen dan Layanan Wilayah yang memang tidak bisa dijangkau ISP maupun selular.
Dedi juga mengaku tidak takut usaha ISP yang dijalankannya bangkrut, karena kehadiran Starlink.
Dia menjelaskan meskipun layanan internet dari perusahaan ISP kalah jangkauan dari Starlink, tapi kapasitas-nya unlimited atau tanpa batas, karena menggunakan fiber optic.
Sementara Starlink pasti terbatas karena menggunakan satelit, sehingga tidak perlu ditakuti berlebihan kecuali punya kepentingan lain.
“Jadi, antara Starlink dan pengusaha ISP sangatlah berbeda. Jadi ngak perlu diributkan lagi, karena tidak yang terganggu dengan kehadiran Starlink yang menggunakan internet," pungkas Dedi.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari