jpnn.com - JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menduga pakar Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) Ade Armando tengah melakukan misi tertentu ketika menyebut hasil survei tujuh lembaga bermasalah, termasuk hasil survei Sigma.
"Kemungkinan dia (Ade) khilaf karena tidak cermat dan tidak lengkap menghimpun data. Atau bisa juga sedang menjalankan misi yang terkait dengan persaingan bisnis di antara lembaga survei menjelang pemilu," kata Said di Jakarta, Kamis (6/3).
BACA JUGA: Temui Dirut Pertamina, Sutan Bantah Niat Kongkalikong
Menurut Said, sedikitnya ada empat kekeliruan yang dilakukan Ade dan kawan-kawan, ketika menilai hasil survei Sigma bermasalah.
Yang pertama, rilis resmi Sigma terkait tingkat popularitas sejumlah tokoh bakal calon presiden tidak pernah menyebut Wiranto sebagai yang tertinggi dalam survei.
BACA JUGA: Keluarga Nasruddin Dorong Antasari Segera Ajukan PK Lagi
Dalam survei sebelumnya, Sigma menurut Said membuat tiga kategori. Yaitu tokoh yang paling diinginkan, cukup diinginkan dan kurang diinginkan menjadi presiden. Hasilnya, berdasarkan jawaban responden nama Wiranto hanya masuk pada kategori yang kedua. Itupun masih di bawah Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurut Said, dalam rilis Sigma yang dimuat sejumlah media pada 22-23 Januari 2014, di kategori pertama secara berurutan ditempati Joko Widodo, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, dan Mahfud MD.
BACA JUGA: Antasari Tunggu Momentum Ajukan PK Kedua
"Memang pernah ada seorang wartawan media cetak bertanya pada saya, di antara para ketua umum parpol, siapa yang tertinggi? Untuk pertanyaan itu saya benarkan bahwa Wiranto. Jadi itu beda konteks," katanya.
Sigma menurut Said, dalam rilis hasil survei juga telah menyebut metode yang digunakan adalah kualitatif. Namun kalau Ade meminta disebutkan nama-nama wartawan yang jadi responden berikut nama medianya, itu jelas tidak mungkin disampaikan secara terbuka.
"Kecuali ada ijin dari para informan. Semestinya Ade paham unsur kerahasiaan informan dalam suatu survei. Namun kepada informan saya bersedia dan pernah memperlihatkannya," kata Said.
Selain itu, dalam rilis Sigma juga disebutkan pendapat jurnalis dalam survei adalah opini pribadi yang tidak mewakili media tempatnya bekerja. Karena itu tidak bisa digeneralisasi menjadi pendapat seluruh pekerja media, serta tidak mewakili opini profesi Jurnalis.
"Jika minta menyebutkan sumber dana, dalam rilis kami telah sebutkan pendanaan survei sepenuhnya dibiayai oleh Sigma. Kita adalah lembaga yang tegas menolak dan mengharamkan dana atau sumbangan dari partai politik, apalagi dana asing," katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terancam 20 Tahun Bui, Budi Mulya Siapkan Eksepsi
Redaktur : Tim Redaksi