jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN- RB) Abdullah Azwar Anas kembali menyampaikan pernyataan seputar seleksi CASN 2024, baik PNS maupun PPPK.
Ditegaskan lagi bahwa pada seleksi CASN 2024 akan dibuka luas untuk lulusan baru atau fresh graduate.
BACA JUGA: 7 Honorer Tidak Perlu Tunggu Pengumuman Kelulusan PPPK 2023, Nasibnya Sudah Jelas
Mantan bupati Banyuwangi dua periode itu menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir tidak ada rekrutmen yang luas bagi anak-anak muda Indonesia yang baru lulus.
Formasi yang disediakan untuk fresh graduate, kata Mas Anas, jumlahnya tidak signifikan karena baru mencakup 20 persen dari keseluruhan formasi yang dibuka atau sekitar 28.000 posisi.
BACA JUGA: Pengumuman Kelulusan PPPK 2023: Jangan Sepelekan Tahapan Krusial Ini, Bahaya!
“Karena itu, kami laporkan perlunya fresh graduate dalam jumlah besar tahun depan, tetapi (jumlahnya) belum diputuskan karena masih terus dikaji dan didalami,” kata Azwar Anas seusai mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo terkait Rencana Rekrutmen ASN Tahun 2024, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/12).
Menteri Azwar Anas mengatakan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan Kemenpan RB untuk segera mendalami berapa banyak fresh graduate yang bisa mengisi berbagai formasi yang dibuka dalam CASN 2024.
BACA JUGA: Pengumuman Kelulusan PPPK Guru 2023, Inilah Info Resmi dari BKN
Formasi CASN 2024 untuk fresh graduate mulai dari dokter hingga talenta-talenta digital yang diharapkan berkontribusi untuk pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Masalah Lama
Lebih lanjut, Mas Anas mengatakan, tidak hanya fresh graduate, dalam merencanakan rekrutmen ASN tahun depan, pemerintah bertekad menyelesaikan masalah honorer K2 yang jumlahnya diperkirakan 1,6 juta orang.
Masalah tersebut dinilainya adalah pekerjaan rumah yang sejak 2005 belum berhasil diselesaikan, terutama terkait nasib guru-guru di pedalaman yang lulusan SD, SMP, dan SMA yang karena aturan tidak bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
“Sementara mereka telah mengabdi ada yang 20-25 tahun, bahkan mereka ada yang hampir pensiun.”
“Tadi kami sampaikan bahwa ini jumlahnya tidak sedikit karena itu perlu ada afirmasi dan nanti (masalah ini) akan diselesaikan pemerintah,” kata Azwar Anas. (sam/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu