jpnn.com - KAPUAS HULU - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah terpencil.
Caranya, antara lain, memenuhi kekurangan guru melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan membangun fasilitas sekolah di wilayah tersebut.
BACA JUGA: Pesan Sekda Muba, PPPK Dilarang Mengajukan Mutasi hingga 5 Tahun
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengatakan bahwa penempatan guru PPPK itu tersebar di masing-masing sekolah yang membutuhkan.
"Termasuk untuk daerah terpencil dan di pelosok," kata Fransiskus di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, Sabtu (13/7).
BACA JUGA: Ketua ASN Optimistis Masalah Honorer Tuntas di Era Prabowo, PPPK Bakal Setara PNS
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menyebutkan para guru tersebar di 278 desa dan empat kelurahan di 23 kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu.
Meliputi sekolah dasar (SD) 1.554 guru PNS yang tersebar di 405 sekolah, terdiri atas 391 sekolah negeri dan 14 sekolah swasta dengan total peserta didik 28.711 siswa.
BACA JUGA: Peminat Kursi PPPK Lumayan Banyak, Hanya Ratusan yang Beruntung
Tingkat sekolah menengah pertama (SMP) 504 guru PNS tersebar di 101 sekolah terdiri atas 95 sekolah negeri dan enam sekolah swasta dengan total peserta didik 11.407 siswa.
Pada 2024, kuota penerimaan tenaga pendidik melalui PPPK tercatat 1.126 formasi dari total 3.071 formasi CPNS dan PPPK yang disetujui pemerintah pusat.
"Untuk seleksi CPNS dan PPPK, masih menunggu jadwal dari pusat," ungkap Fransiskus.
Dia menekankan supaya para guru memberikan pelayanan pendidikan berkualitas terhadap peserta didik dan bertanggung jawab atas tugas sebagai pendidik, serta tidak meninggalkan tempat tugas terutama di daerah pedalaman dan terpencil.
"Guru harus benar-benar mengutamakan peserta didik serta memperhatikan kebutuhan belajar anak didiknya di sekolah," kata Fransiskus.
Lebih lanjut dia mengatakan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) di Kabupaten Kapuas Hulu pada 2023 masih rendah.
Padahal, PPM sebagai teman digital para guru untuk pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi.
"Harus ada keseimbangan antara mengajar dan belajar," ucapnya.
Dia berpendapat pergantian kurikulum bukan semata-mata perubahan administrasi pembelajaran.
Akan tetapi, perubahan paradigma dalam menjalankan tugas guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik.
Fransiskus memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu lebih intensif memberikan pengawasan dan pembinaan kepada guru agar peserta didik mendapatkan layanan pendidikan berkualitas.
Selain memenuhi kekurangan tenaga pendidikan, katanya, dilakukan pembangunan sarana dan prasarana, seperti gedung sekolah dan fasilitas pendukung lainnya sebagai upaya mewujudkan pemerataan pendidikan hingga daerah terpencil.
Dia menjelaskan pembangunan gedung SD para 2021-2022 tercatat tujuh unit gedung Sekolah Merah Putih, pada 2022-2023 tercatat 10 unit, pada 2023-2024 tercatat lima unit, sedangkan pada 2024 tercatat tujuh unit.
Fransiskus mengakui wilayah Kapuas Hulu cukup luas dengan keterbatasan anggaran daerah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya membangun dunia pendidikan secara bertahap dan rehabilitasi sejumlah fasilitas sekolah.
"Kita tidak ingin gedung sekolah yang bagus hanya ada di perkotaan, tetapi kami berupaya agar sekolah-sekolah di kecamatan dan perdesaan juga menikmati fasilitas pendidikan yang sama, tetapi tentu tidak bisa sekaligus, kami berupaya secara bertahap," kata Fransiskus. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi