jpnn.com, BANJARMASIN - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penghayat kepercayaan yang menganut ajaran leluhur dapat menyantumkan identitasnya itu di kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Di Kalimantan Selatan, penghayat kepercayaan yang menganut ajaran Balian dan Kaharingan juga memperoleh dampak positif dari putusan MK itu.
BACA JUGA: PGI Sambut Positif Putusan MK soal Penghayat Kepercayaan
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan, Palmi Jaya mengapresiasi putusan MK tersebut.
“Sesuai undang-undang, sudah seharusnya setiap orang berhak mendapat pengakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.
BACA JUGA: 5 Poin Respons MUI atas Putusan MK soal Penganut Kepercayaan
Ia menambahkan, dalam konstitusi negara juga harus menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
Dijelaskan Palmi, selama ini ada banyak penganut Balian di kawasan Pegunungan Meratus yang memperoleh perlakuan diskriminatif dari pemerintah.
BACA JUGA: DPR Tunggu Sikap Pemerintah soal Penganut Kepercayaan
"Misalnya di bidang kependudukan dan catatan sipil. Kasusnya, pembuatan KK, akta nikah, akta kelahiran, dan KTP yang harus mengikuti agama resmi," kata dia.
Palmi berharap, lewat putusan MK bakal menjadi titik awal keadilan nyata bagi penganut kepercayaan yang ada di Indonesia, khususnya di Kalsel.
"Kami warga Balian berharap bisa mendapatkan hak yang sama di republik ini, tidak ada diskriminasi dan intimidasi, dan tetap rukun antarumat beragama," tandasnya. (Dom)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru Agama Masih Kurang, tak Perlu Cari Pengajar Kepercayaan
Redaktur & Reporter : Soetomo