jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) belum mengevaluasi efektivitas surat edaran (SE) pengecekan ijazah dan gelar akademik seluruh PNS di instansi pusat maupun daerah.
’’SE baru sekitar seminggu diterbitkan, mungkin jajaran instansi masih melakukan koordinasi internal untuk teknis pengecekan ijazah pegawainya,’’ ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman.
BACA JUGA: Ini Nama-nama Beken Peraih Gelar HC dari Lembaga Kursus
Di setiap instansi, kata Herman, nanti pengecekan itu dilakukan inspektorat. Dia berjanji Kementerian PAN-RB melakukan evaluasi menyeluruh tentang penerapan edaran pengecekan ijazah untuk para PNS itu.
Terkait banyaknya nama mantan kepala daerah (bupati dan gubernur) yang mendapat ijazah dan gelar akademik dari lembaga tidak resmi, Herman tidak ingin berkomentar panjang. Dia mengatakan, semua kepala daerah sekaligus berstatus pejabat pembina kepegawaian (PPK).
BACA JUGA: Makan Besar Komodo, KBS Siapkan 47 Kg Daging Kambing
Dengan demikian, sebagai pembina kepegawaian, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh kepada bawahannya.
’’Kita sebaiknya berbaik sangka,’’ katanya. Kalau memang benar ada kepala daerah yang menggunakan ijazah dan gelar palsu, penyikapannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BACA JUGA: Anggota DPR Usul Penerimaan CPNS Tiga Bulan Sekali
”Apabila sudah ada ketentuannya dalam UU tentang Pendidikan Tinggi, harus dijadikan pegangan untuk penanganannya,” tambah dia. (wan/byu/c10/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Pakai Ijazah Palsu karena Incar Jabatan
Redaktur : Tim Redaksi