jpnn.com, JAKARTA - Pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi PP belum bisa dipastikan kapan terwujudnya. Padahal, aturan awal seharusnya ditetapkan pada 30 April 2024.
Di kalangan honorer ada kekhawatiran pengesahan RPP Manajemen ASN menunggu disahkan presiden baru, Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Perbaikan Data Formasi PPPK 2024 Selesai, Honorer Siap-siap Saja
"Teman-teman khawatir pengesahannya menunggu presiden baru, apalagi di persidangan ini tidak ada pembahasan soal RPP Manajemen ASN atau penyelesaian honorer," kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Indonesia Nur Baitih kepada JPNN.com, Selasa (28/5).
Dia menyampaikan seluruh honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunggu penetapan PP Manajemen ASN.
BACA JUGA: RPP Manajemen ASN Status Abu-Abu, Calo Gencar Incar Honorer
Banyak hal yang ditunggu-tunggu, salah satunya tentang penyesuaian ijazah, apakah memungkinkan perpindahan PPPK dari satu daerah ke daerah lain, tunjangan pensiunnya, dan lain-lain. Begitu juga dengan PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu.
"Mudah-mudahan isi turunannya memihak kepada honorer dan PPPK.Jangan sampai PHP saja, " ucapnya.
BACA JUGA: Masalah PPPK Ini Harus Cepat Diselesaikan, Terdeteksi Ada Kerancuan Aturan
Lebih lanjut dikatakan Bunda Nur, sapaan akrab Nur Baitih, sudah pekan keempat, tetapi aroma PP Manajemen ASN terbaru belum juga terlihat
Jangankan bentuknya, skemanya saja belum terlihat untuk dibahas bersama di DPR sesuai kesepakatan dengan menpan bahwa PP itu akan dibahas bersama Komisi II DPR RI.
"Kami berharap di masa sidang ini akan dibahas, tetapi melihat jadwal dan situasi saat ini sepertinya belum terjadwalkan. Kami berharap semoga saja bisa diusulkan kembali jadwal dengan MenPAN-RB Azwar Anas, " terangnya.
Jika sampai masa sidang ini tidak dibahas, tambah Bunda Nur, dikhawatirkan rekrutmen PPPK akan mundur lagi. Bisa-bisa malah sampai masuk pelantikan presiden terpilih belum juga ada rekrutmen PPPK dari honorer.
"Jujur ada kekhawatiran dari para honorer K2 tidak akan selesai di Desember 2024," pungkas Bunda Nur Baitih.
Sebagai informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membahas RPP. Manajemen ASN di Jakarta pada Rabu (22/5).
Rapat dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB Abdul Hakim.
Rapat masih mengulas pasal per pasal terkait substansi Manajemen Talenta. Sebelumnya telah dibahas terkait substansi Pengembangan Talenta dan Karier yang menjadi bagian dari Manajemen Talenta.
Pembahasan dilakukan KemenPAN-RB bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Hadir dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto; Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN LAN Agus Sudrajat; para pejabat pimpinan tinggi pratama KemenPAN-RB; serta tim teknis penyusun RPP Manajemen ASN. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Periksa ERD terkait Korupsi Timah Rp 271 Triliun
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad