jpnn.com, JAKARTA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) makin dekat. Hari ini (26/9) penentuan kapan draf RUU ASN dibawa ke paripurna.
"Insyaallah hari ini (26/9), draf RUU ASN akan ditandatanganii. Selanjutnya dibawa ke paripurna untuk disahkan," kata Mardani Ali Sera, anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR RI dalam video bersama Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nur Baitih yang diterima JPNN.com, Selasa (27/9).
BACA JUGA: Honorer Tenaga Administrasi akan Tertolong Jika RUU ASN Disahkan, Semoga CepatÂ
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahterakan (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan semua sudah sepakat bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK sudah disepakati oleh Panja RUU ASN, baik pemerintah maupun legislatif.
Selain itu, penyelesaian honorer lewat jalur PPPK penuh waktu dan paruh waktu ini dimaksudkan dalam batang tubuh RUU ASN. Bukan dimasukkan dalam penjelasan.
BACA JUGA: RUU ASN: Soal Format Honorer jadi PPPK, Mardani Blak-blakan Mengaku Kaget
Ditanya Nur Baitih kapan RUU ASN disahkan, Mardani mengatakan paling lambat 3 Oktober 2023. Mendengar itu Nur sangat semringah.
Dia mengatakan kabar tersebut sangat dinantikan seluruh honorer terutama K2.
BACA JUGA: MenPAN-RB Bicara RUU ASN, Seluruh Honorer Calon PPPK Wajib Mencermati, Oalah
"Kami mengapresiasi Pak Mardani, pahlawan honorer. Yakinlah RUU ASN akan disahkan tahun ini dan tidak loncat di 2024," tegasnya.
Sementara itu, hari ini raker tingkat I pengambilan Keputusan RUU ASN dengan MenPAN-RB, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM.
Adapun agendanya sebagai berikut:
1. Pengantar ketua rapat
2. Laporan Panja RUU ASN ke Raker tingkat I
3. Pendapat akhir mini fraksi dan pemerintah
4. Pengambilan Keputusan
5. Penandatangan draf RUU ASN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas menegaskan pengesahan RUU ASN menjadi target pemerintah.
Dia, bahkan menargetkan RUU ASN ini akan disahkan pada September. Kalaupun lewat, menurut dia, sudah ada surat edaran yang melindungi honorer agar tidak diberhentikan pada 28 November 2023.
Dalam SE MenPAN-RB Nomor: B/1527/M.SM.01.00/2023 tertanggal 25 Juli, Menteri Anas meminta agar gaji honorernya tidak dikurangi. PPK juga dilarang merekrut honorer baru lagi. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad