jpnn.com - Uni Eropa baru-baru ini memberi teguran keras kepada pemerintah Israel karena menghancurkan permukiman suku Badui asal Palestina di Desa Khan al-Amar di Tepi Barat.
Peringatan itu disampaikan dalam sebuah surat yang ditandatangani 28 negara anggota UE.
Seperti biasa, Israel menanggapi peringatan itu dengan pernyataan yang tak kalah keras. Pada Selasa (4/4), mereka memanggil Wakil Dubes UE untuk Israel Mark Gallagher dan menyampaikan protes keras.
BACA JUGA: Pemuda Palestina Itu Ditembak Mati Polisi Israel
"Ada 32 masalah krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Tapi, UE lebih memilih menyoroti yang terjadi di area C secara tidak proporsional. Padahal, itu bukan krisis kemanusiaan," jelas Direktur Departemen UE Kementerian Luar Negeri Israel Avivit Bar-Ilan kepada Gallagher. Salah satu contoh yang diberikannya adalah krisis di Syria.
Israel berdalih bahwa kawasan permukiman yang terdiri atas sekolah dan 42 rumah yang ditinggali sekitar 150 orang itu ilegal. Karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Israel, permukiman tersebut harus dihancurkan.
BACA JUGA: Uni Eropa Resmi Terima Surat Cerai dari Inggris
Pandangan berbeda diungkapkan UE. Kawasan itu termasuk daerah krisis kemanusiaan. Karena itu, UE berhak ikut campur. Bahkan, dua negara anggota UE, Italia dan Belgia, membantu mendirikan beberapa bangunan di sana.
’’Praktik penegakan hukum dengan cara memaksa pindah, menggusur, menghancurkan, menyita rumah dan aset kemanusiaan (termasuk yang didanai UE), serta menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan bertentangan dengan kewajiban Israel terhadap hukum internasional,’’ kata Faaborg-Anderson saat bertemu dengan Pejabat Sementara Dirjen Kementerian Luar Negeri Israel Yuval Rotem pada pekan lalu.
BACA JUGA: Israel dan Syria Baku Tembak, Rusia yang Panas
Organisasi terbesar di Eropa tersebut meminta Israel segera menghentikan tindakannya. Sebelum UE, PBB mengeluarkan kecaman senada.
Khan al-Ahmar berada di wilayah yang dinamai sebagai area C. Luasnya mencapai 60 persen dari keseluruhan Tepi Barat. Israel berkuasa penuh di area C.
Beberapa tahun sebelumnya, Israel juga melakukan penghancuran besar-besaran terhadap rumah-rumah penduduk Palestina di area yang sama.
Sejak 2012–2015, per tahun, ada 450–560 rumah penduduk Palestina di area C yang dirobohkan Israel. Sepanjang 2016, jumlahnya naik menjadi 876 rumah dan penghancuran itu mengakibatkan 1.200 warga Palestina kehilangan tempat tinggal.
Pada Januari tahun ini saja, ada 121 rumah yang luluh lantak karena alat berat milik Israel. ’’Kami tidak akan menyerah,’’ ucap salah seorang diplomat UE saat menanggapi peluang kecil untuk menghentikan Israel yang ingin menghancurkan aset warga Palestina.
Delegasi dari kedutaan besar UE secara berkala berkunjung ke Khan al-Ahmar. Mereka berharap diplomasi terbuka itu bisa membantu mengamankan putusan MA Israel agar menghentikan pembongkaran rumah-rumah di Tepi Barat. Cara tersebut berhasil menghentikan penghancuran Desa Susiya.
Menurut UE, Israel jarang mengeluarkan izin bagi penduduk Palestina untuk membangun rumah di area C. Dengan larangan itu dan penghancuran bangunan-bangunan, Israel sama saja menghalangi berdirinya negara Palestina nanti. Seluruh Tepi Barat seharusnya menjadi milik Palestina.
Setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat (AS), Israel mengeluarkan ribuan izin pembangunan permukiman. Rata-rata merupakan perluasan permukiman yang sudah ada.
Pada Kamis (30/3), Israel juga mengizinkan pembangunan permukiman baru di puncak bukit Geulat Zion, Tepi Barat. (Reuters/Hareetz/sha/c23/any)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Heboh! Video Dukung Ahok dari Warga Palestina
Redaktur & Reporter : Adil