jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima audiensi Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya di Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9).
Hadir pada kesempatan itu Ketua Harian Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya Bambang Sudibyo, didampingi Sekretaris Umum Tuk Hartantyo dan Ketua II Bidang Organisasi Farah Tamalia.
BACA JUGA: LaNyalla: Selangkah Lagi Tanah Surat Ijo Surabaya Tuntas
Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya meminta bantuan kepada LaNyalla untuk menyelesaikan persoalan status tanah mereka yang tak kunjung usai.
Ketua Harian Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya, Bambang Sudibyo mengatakan, persoalan ini sudah berjalan 20 tahun lebih.
BACA JUGA: BAP DPD RI Mediasi Tuntutan Masyarakat Adat Moi Maya dengan Petrogas
"Makanya kami hadir ke sini untuk meminta bantuan Pak LaNyalla. Kepada siapa lagi kami meminta bantuan kalau bukan kepada beliau. Kami sudah ke mana-mana namun belum ada penyelesaian," katanya.
Bambang mengaku menaruh harapan besar kepada DPD RI agar persoalan ini dapat dituntaskan.
BACA JUGA: BAP DPD RI Bahas Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dayak dengan Pertamina di Kaltim
Sebab, warga melihat komitmen besar LaNyalla untuk segera menuntaskan masalah kedudukan Tanah Surat Ijo Surabaya.
"Waktu kami bertemu di Kadin Jatim, Pak LaNyalla berjanji akan membantu dengan memanggil para menteri dan pihak terkait. Janji itu langsung ditunaikan. Kementerian ATR/BPN bersama dengan Kemendagri dan Pemkot Surabaya sudah dipanggil di Jakarta," kata dia.
Hasilnya menggembirakan. Bambang menyebut Pemkot Surabaya siap melepaskan status Tanah Surat Ijo Surabaya.
Hanya saja, hal tersebut dikembalikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, hingga kini status tanah yang dijanjikan Pemkot Surabaya tak kunjung dilepas.
"Nah, kami meminta kepada Pak LaNyalla agar mendorong lagi percepatan proses ini," ujar dia.
Ada 44.811 persil Tanah Surat Ijo Surabaya dengan jumlah jiwa 500 ribu orang.
Menurut Bambang, beberapa di antaranya yang semestinya kawasan perumahan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tiba-tiba diubah menjadi kawasan bisnis dengan retribusi yang sangat besar.
Ketua DPD LaNyalla Mattalitti siap menindaklanjuti kembali persoalan ini.
Bahkan, sejak April lalu LaNyalla sudah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan Pemkot Surabaya itu.
"Saya sudah berkirim surat resmi kepada presiden mengenai persoalan ini sejak April lalu. Ini bukti bahwa kami serius memperjuangkan hak-hak masyarakat," ujar LaNyalla.
Saat pertemuan konsultasi antara ketua lembaga tinggi negara dengan presiden pada Agustus lalu, LaNyalla kembali menyampaikan kepada presiden secara tertulis terkait persoalan tersebut.
Senator asal Jawa Timur itu juga meminta kepada Kejaksaan Agung, Kemendagri dan KPK untuk mengawasi agar pelepasan status Tanah Surat Ijo Surabaya tak menjadi masalah.
"Saya minta agar segera diproses pelepasannya dan meminta kepada KPK untuk ikut mengawasi agar jangan sampai timbul masalah," kata dia.
LaNyalla berkomitmen penuh membantu perjuangan Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya.
Ia merasakan betul suasana kebatinan masyarakat yang sudah 20 tahun lebih hidup dengan ketidakpastian.
"Saya memahami perasaan masyarakat. Saya berkomitmen untuk membantu proses pelepasan ini," janji LaNyalla. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Semua Sengketa Pertanahan Libatkan Mafia Tanah
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi, Sutresno Wahyudi