jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunggu pertimbangan DPR sebelum mengumumkan kabinetnya, yang direncanakan Rabu (22/10) malam di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Hal ini didasari adanya perubahan nomenklatur yang sedang diproses oleh DPR RI.
BACA JUGA: Perubahan Nomenklatur Kabinet Harus Persetujuan DPR
"Ya lazimnya kalau orang meminta pertimbangan itu harus menunggu hasil pertimbangan. Kalau dalam undang-undang (Kementerin Negara) itu 7 hari. Ini kan suratnya baru hari ini," kata Fadli Zon sebelum meninggalkan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/10) malam.
Politikus Gerindra itu sepakat jika pengumuman kabinet dilakukan secepat mungkin agar bisa segera bekerja sebagaimana harapan masyarakat. Namun karena adanya perubahan nomenklatur dan permintaan rekam jejak dari KPK dan PPATK, pengumuman jadi molor.
BACA JUGA: Pilih Menteri Bermasalah, KPK Sebut Pemerintahan Jokowi Tidak Bersih
Fadli juga mengatakan pimpinan DPR sepakat segera menjawab surat Presiden yang meminta pertimbangan soal perubahan nomenklatur kementerian yang berisikan 6 poin. Karena itu, surat tersebut akan segera dibahas di Paripurna DPR.
"Segera besok diparipurna kita umumkan, dan kita akan proses surat dari presinden ini menjadi sebuah pertimbangan dari DPR karena ada waktu satu minggu, kita akan usahakan lebih cepat," jelasnya.
BACA JUGA: ICW Sarankan Jokowi Lebih Turuti KPK Ketimbang Parpol
Waketum Gerindra ini juga menyampaikan pandangan sebaiknya pengumuman kabinet dilakukan sekaligus, tidak setengah-setengah sebagaimana informasi berkembang di media. Apalagi Jokowi masih punya waktu untuk mematangkan kabinetnya.
"Tidak lazim (setengah-setengah). Baiknya presiden mengumumkan secara utuh. Saya kira masih ada waktu," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Abraham: Calon Menteri Tanda Merah dan Kuning Bakal Tersangka
Redaktur : Tim Redaksi