jpnn.com, JAKARTA - Pengumuman PPPK guru yang ditunda dari jadwal sebelumnya 2 - 3 Februari berimbas pada perubahan besar-besaran jadwal pemberkasan NIP.
Seharusnya pengisian daftar riwayat hidup (DRH) dilaksanakan pada 22 Februari sampai 13 Maret. Usul penetapan NIP PPPK dimulai 7 - 31 Maret.
BACA JUGA: Hormatilah Keputusan Penundaan Pengumuman PPPK Guru, Ada Sisi Positif untuk P1
Menurut Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama, jadwal tersebut di atas otomatis tidak berlaku. BKN akan membuat jadwal terbaru lagi.
"Akan disusun jadwal baru. Estimasinya kapan, saya belum tahu jadwal pengumuman hingga pemberkasan NIP PPPK guru," kata Satya Pratama kepada JPNN.com, Sabtu (4/2).
BACA JUGA: Dirjen GTK Blak-blakan soal Alasan Pengumuman Guru PPPK 2022 Ditunda, Oalah
Pergeseran waktu tersebut membuat kalangan guru honorer nelangsa. Pengurus pusat forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Nuriah, S. Pd., mengatakan jika pengumuman hasil seleksi PPPK guru dilaksanakan pekan ke-3 atau ke-4, artinya semua proses akan mundur sampai 1 bulan lebih ke belakang.
Dia mencontohkan, dari pengumuman sampai ke pengisian DRH waktunya 20 hari. Pengisian DRH juga 20 hari, sedangkan usulan NIP PPPK guru 20 hari.
BACA JUGA: Prof Nunuk Klarifikasi Penundaan Pengumuman PPPK Guru, P1 Hingga P4 Bakal Senang
"Kalau melihat itu bisa-bisa pengisian DRH akhir Maret sampai April. Usulan NIP PPPK dari akhir April sampai Mei. Juni baru terbit NIP PPPK, berarti kami terima SK Juli dong," seru Nuri.
Dia mengaku heran rekrutmen PPPK ini sudah tiga kali, tetapi saja masih bemasalah. Apakah pemerintah tidak melakukan evaluasi di setiap akhir perekrutan?.
Nuri menambahkan seluruh P1 seharusnya diprioritaskan dahulu. Ini untuk memudahkan kerja pemerintah.
"Jumlah P1 itu lebih sedikit dibandingkan P2, P3, dan P4. Mengapa tidak prioritaskan P1 dahulu," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkap penyebab penundaan pengumuman PPPK guru.
Guru prioritas satu (P1) hingga prioritas empat (P4) atau pelamar umum diminta bersabar.
Pelaksana tugas (Plt.) Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan penundaan tersebut karena panitia seleksi nasional (Panselnas) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengoptimalisasikan pemenuhan kebutuhan PPPK guru 2022.
Setelah melakukan seleksi ASN PPPK 2022 untuk formasi pelamar prioritas 1 (P1), pelamar prioritas 2 (P2), pelamar prioritas 3 (P3), dan P4 (pelamar umum), masih terdapat formasi kosong serta kuota yang belum terserap. Oleh karena itu perlu diperjuangkan agar ASN PPPK yang direkrut menjadi lebih banyak jumlahnya.
“Kami melihat masih ada formasi yang tidak terlamar, sehingga kami ingin memperjuangkan formasi kosong ini, agar bisa diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi. Saya harap ini bisa dipahami, karena kami ingin jumlah ASN PPPK yang diterima lebih banyak,” beber Nunuk dalam pernyataan resminya, Jumat (3/2).
Nunuk menjelaskan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah, Kemendikbudristek dapat memberikan rekomendasi penempatan di sekolah lain bagi guru yang saat ini bekerja, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya.
Untuk itu, dalam rangka optimalisasi dan pemberian rekomendasi tersebut, perlu adanya penundaan pengumuman agar persoalan kuota yang belum terserap dan penataan penempatan guru dapat terselesaikan.
“Langkah optimalisasi formasi dan sinkronisasi data ini membutuhkan waktu, sehingga berimplikasi pada penundaan pengumuman hasil seleksi,” terang Nunuk.
Penundaan pengumuman ini, terang Nunuk, adalah bagian dari langkah perjuangan Panselnas agar dapat memaksimalkan formasi yang tersedia.
Dia meminta pengertian atas penundaan pengumuman seleksi PPPK guru 2022. Ini tidak lain tujuannya agar kesempatan menjadi ASN PPPK makin terbuka untuk diisi.
"Insyaalah Panselnas akan mengumumkan hasilnya sekitar minggu ketiga atau keempat Februari sesuai arahan BKN,” tegas Nunuk Suryani.
Dia menambahkan komitmen pemerintah tidak pernah berubah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad