Pengurus Demokrat Kumpulan Orang Bermasalah

JAKARTA - Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi, menilai Partai Demokrat saat ini telah menjadi kumpulan orang-orang bermasalah, terutama  dengan berbagai kasus hukumTudingan sebagai partai kumpulan bagi orang-orang bermasalah itu, menurut Burhanudin semakin terlihat dalam susunan pengurus DPP Partai Demokrat periode 2010-2015.

Menurut Burhanudin, pengurus Demokrat saat ini justru diisi oleh orang yang bermasalah karena orang yang bermasalah secara hukum, "lompat pagar’ ke partai berkuasa untuk menyelamatkan dirinya

BACA JUGA: Andi Nurpati Dituding Langgar UU

Burhanudin menyebut nama-nama seperti anggota Komisi DPR RI Johny Allen Marbun dan Djufri, maupun pengurus lainnya seperti M Fakhrudin dan Andi Nurpati"Mereka itu orang-orang yang setidaknya saat ini punya masalah hukum

BACA JUGA: KPU Dumai Minta MK Tolak Gugatan Calon Demokrat

Ini jelas akan membuat repot posisi Demokrat,” kata Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (23/6).

Lebih jauh Burhanuddin mengurai kasus hukum DjufriMantan Walikota Bukittinggi itu sebelum menjadi Ketua Departemen Dalam Negeri DPP Partai Demokrat, disebut pernah menyandang status tersangka dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi, terkait dugaan kasus korupsi

BACA JUGA: Dugaan Money Politic di Madina Capai Rp4,5 Miliar

Tapi setelah menjadi anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat, kasusnya tak muncul lagi

Sedangkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Johny Allen Marbun, diduga terlibat kasus suap pembangunan pelabuhan dan dermaga Indonesia Timur“Johny Allen itu berpotensi bermasalah hukum dan statusnya bisa ditingkatkan (menjadi tersangka),” ujar Burhanuddin.

Selain Djufri dan Jhonny, lebih lanjut Burhanuddin juga menyebut nama M Fakhrudin sebagai pihak yang bermasalah dan punya cacat politikSebab, Fakhrudin yang dipecaya sebagai Sekretaris Departemen Politik dan Keamanan DPP Partai Demokrat itu jelas-jelas lompat pagar,karena sebelumnya adalah Wakil Ketua Lembaga Litbang PPP.

Terakhir adallah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati yang secara mengejutkan diangkat menjadi Ketua Divisi Komunikasi Politik DPP Partai Demokrat"Selain telah melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, keputusan Demokrat merekrut Andi Nurpati dalam status Anggota KPU mengindikasikan bahwa Partai Demokrat turut membuat KPU tak mandiri," ujar Burhanuddin.

Dihunungi secara terpisah, Djufri menyatakan bahwa dirinya tidak tahu sama sekali dengan status tersangka terkait dugaan korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Bukittinggi senilai Rp1,2 miliar.“Saya tidak tahu status ituTanyakan saja ke Jaksa,” kata Djufri sambil tertawa.

Di tempat terpisah Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat, Ruhut Poltak Sitompul menepis tudingan bahwa Partai Demokrat menjadi tempat berkumpulnya orang bermasalah“Tudingan yang mengatakan Demokrat kumpulan orang bermasalah itu datang dari pihak-pihak yang iri hati," ujar Ruhut.

Ditegaskannya, tak sedikit kader parpol lain yang bermasalah secara hukumRuhut malah menuding pihak-pihak yang berkomentar miring soal Demokrat hanya karena didasari kecemburuan“Mereka itu telmi (telat mikir) dan kalah start untuk persiapan Pemilu 2014Termasuk mereka gerah anggota KPU Andi Nurpati masuk ke Demokrat,” imbuhnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pram: Nurpati dan PD Pasti Ada Sesuatu