jpnn.com, SURABAYA - Pengurus DPD Partai NasDem Kota Surabaya ramai-ramai mengundurkan diri dari jabatan wakil ketua.
Delapan wakil ketua mundur dari jabatan setelah mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPD Partai NasDem Surabaya Robert Simangunsong.
BACA JUGA: NasDem Bermanuver ke Sekber Gerindra-PKB, Prabowo-Anies Bisa Berduet?
"Per hari ini kami memutuskan untuk mundur, tetapi kami tetap sebagai kader Nasdem," kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Nasdem Surabaya Onny S.D. Philippus saat jumpa pers di Surabaya, Senin (30/1).
Selain Onny, tujuh wakil ketua lainnya yang mundur ialah Sri Hono Jularko, Wendik Arifiyanto, Gatot Indarto, Anugrah Ariyadi, M. Choirul Anwar, Gunawan, dan Tatiek Efendi .
BACA JUGA: Siapa Bilang Koalisi Perubahan Suram? Ini Faktanya, 8 Orang Sibuk demi Anies Baswedan
Menurut Onny, keputusan mereka mundur sebagai pengurus didasari mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Robert Simangunsong.
Mosi tidak percaya itu sudah dikirimkan DPP Nasdem pada 19 Desember 2022 yang isinya memohon ada penggantian jabatan ketua karena Robert dinilai tidak mampu menakhodai pengurus di tingkat DPD, DPC (kecamatan), maupun DPRt (ranting).
BACA JUGA: Taslim Politikus NasDem: Capres-cawapres Selesai Sebelum Ramadan
Surat itu ditindaklanjuti DPW Nasdem Jatim dengan menggelar rapat pada 16 Januari 2023. Namun, hasilnya tidak ada pergantian ketua.
Rapat DPW hanya menghasilkan 11 catatan yang pada poinnya meminta Robert membenahi pola komunikasi antarpengurus dan memperbaiki kepemimpinan.
Onny pun membeberkan sejumlah alasan yang dilakukan pengurus atas kepemimpinan ketua DPD Nasdem Surabaya. Antara lain, Robert dinilai tidak mampu mengonsolidasi pengurus harian DPD sesuai SK DPP.
Lalu, tidak terciptanya harmonisasi di struktur DPD, tidak difungsikannya pengurus DPD sesuai tupoksi personal pengurus.
Robert juga dinilai tidak mampu membentuk DPRt se-Kota Surabaya yang dibuktikan secara legalitas, dana bantuan partai politik tidak pernah dibahas dan dilaporkan kepada pengurus harian.
Kemudian, suasana kantor tidak mencerminkan parpol yang terbuka dan demokratis, kantor tidak difungsikan sebagai rumah untuk menampung aspirasi rakyat, dan terakhir tidak ada rapat-rapat pengurus DPD sesuai AD/ART.
"Kami mundur karena tidak mau menjadi tanggung jawab moral apabila target Nasdem Surabaya pada Pemilu 2024 gagal karena masih dipimpin RS," ujar Onny.
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPD Nasdem Surabaya Sri Hono Jularko menyebut penggunaan bantuan partai politik juga tidak pernah transparan.
Bantuan partai politik yang diterima NasDem Surabaya pada 2022 sekitar Rp 800 juta dan di 2023 diperkirakan naik jadi Rp 1,3 miliar. Namun, laporan penggunaannya tidak pernah disampaikan secara rinci.(antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam