jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pencantuman aliran kepercayaan di kolom agama KTP telah menimbulkan polemik. Ketidaksukaan dan intoleransi terhadap ajaran-ajaran di luar lima agama resmi negara pun muncul kepermukaan.
Salah satunya dilontarkan oleh anggota Komisi Hukum MUI Anton Tabah Digdoyo. Dia memandang aliran kepercayaan sebagai hal negatif yang tak boleh berkembang di Indonesia.
BACA JUGA: Anak-anak Tidak Pernah Bersinggungan Aliran Kepercayaan
"NKRI adalah negara beragama bukan negara penghayat aliran kepercayaan. Keputusan MK itu menandakan NKRI mundur ke zaman batu, animisme-dinamisme bakal tumbuh subur lagi di Indonesia, di era sains yang semakin maju," ujar Anton dalam keterangan tertulisnya seperti diberitakan RMOL.co, Kamis (9/11).
Menurut Anton, rezim Orde Baru tak pernah menginginkan aliran kepercayaan berkembang. Presiden Soeharto, lanjut Anton, pernah mengatakan kepadanya bahwa aliran kepercayaan pada akhirnya harus hilang dan menginduk ke agama-agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
BACA JUGA: Kemenag Tegaskan, Kepercayaan Bukan Agama
Salah satu tujuan pembentukan MUI oleh Orba, tambah Anton lagi, adalah untuk menghindari kesetaraan antara agama dan aliran kepercayaan.
"Jadi dengan disahkannya aliran kepercayaan setara dengan agama ini berarti MUI dan lembaga-lembaga agama telah kalah," tegas mantan ajudan Pak Harto itu.
BACA JUGA: Jumlah Penghayat Kepercayaan Capai 12 Juta Jiwa
Anton pun berharap pemerintahan Joko Widodo-Jusu Kalla segera menyadari potensi konflik akibat putusan MK tersebut. Menurutnya, kemajemukan bangsa Indonesia tak perlu ditambah rumit lagi dengan memberi ruang bagi aliran kepercayaan.
"Bangsa Indonesia ini sangat majemuk, dilegalnya aliran kepercayaan makin rentan konflik horizontal," tutup purnawirawan jenderal Polisi ini. (san/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Rencana Kemendagri agar Aliran Kepercayaan Masuk di KTP
Redaktur & Reporter : Adil