jpnn.com, KLATEN - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono menyampaikan sejumlah pesan saat menghadiri pengukuhan pengurus Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (16/11).
Pengukuhan yang diselenggarakan bertepatan Hari Tolerasi Internasional dengan tema 'Sinergitas Pemerintah, Tokoh Agama, TNI/Polri dalam Merawat Kerukunan dan menjaga Keutuhan NKRI' itu diharapkan menjadi pionir atau percontohan daerah lain di Indonesia.
BACA JUGA: BPIP Ajak Masyarakat jadi Pahlawan Masa Kini dengan Bangga Terhadap Produk & Budaya Lokal
Dia bahkan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus mendapatkan penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama dan lainnya.
BACA JUGA: BPIP Dorong dan Siap Mendukung Pendirian Kampung Pancasila di Semarang
Wakil Ketua BPIP Karjono saat menghadiri pengukuhan pengurus PKUB se-Kabupaten Klaten, Rabu (16/11). Foto: Dokumentasi Humas BPIP.
"Kami juga berharap dan mendorong pengukuhan yang diikuti 401 desa atau kelurahan dan 5.080 orang atau peserta ini mendapatkan penghargaan, karena ini satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia," kata Karjono.
Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BPIP Karjono menegaskan ideologi Pancasila sangat penting dijaga dan tetap diimplementasikan.
BACA JUGA: Kepala BPIP Prof Yudian Sebarkan Pesan Perdamaian kepada Delegasi Peace20
Pasalnya, menurut dia, sejak reformasi TAP MPR II 1978 tentang Eka Pancakarsa atau P4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, satu tahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan, dan yang paling memprihatinkan UU Sisdiknas diganti dan menghilangkan mata ajar atau mata kuliah Pancasila.
Deklarasi Damai & Toleransi dari Klaten untuk Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas BPIP.
"Alhamdulillah, Puji Tuhan memberkati dan juga Keagungan Tuhan, dengan upaya kita bersama maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional yang mewajibkan mata ajar Pancasila dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi dan diterapkan di seluruh Indonesia mulai dari pendidikan formal dan nonformal," terangnya.
Tidak hanya itu, lanjut Karjono, penguatan moderasi beragama sebagai ikhtiar dinamis Pancasila.
"Hal ini untuk membangun cara pandang sikap, praktek beragama dalam kehidupan beragama yang mampu mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bangsa," terangnya.
Dia juga menegaskan moderasi beragama sangat diperlukan, karena realitas Indonesia yang majemuk menghadapi banyak tantangan serius.
Karjono mengatakan pembentukan komunitas atau forum ini sangat diperlukan sebagai upaya strategi tatanan kehidupan harmonis umat beragama di tengah keberagaman.
Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada BPIP yang sudah hadir dan memberikan pembekalan kepada 5.080 pengurus PKUB di 401 desa atau kelurahan di 26 Kecamatan.
Dia mengaku bangga bertepatan Hari Toleransi Internasional dan dilaksanakannya KTT G20, Kabupaten Klaten telah mendeklarasikan dan mengukuhkan PKUB.
"Saat ini dunia melihat Indoneisa karena terlaksananya KTT G20 di Bali dan saat ini Indonesia melihat Kabupaten Klaten karena adanya pengukuhan PKUB," kata Bupati Sri Mulyani.
Dia juga mengaku Klaten adalah miniaturnya Indonesia yang di tengah keberagaman memiliki keharmonisan, persatuan dan kesatuan.
"Hari ini kita kukuhkan kekuatan kita bersama untuk Kebhinekaan, Klaten adalah miniaturnya Indoensia, klaten aman Indonesia damai," tegasnya.
Acara pengukuhan pengurus PKUB se-Kabupaten Klaten, Rabu (16/11). Foto: Dokumentasi Humas BPIP
Bupati Sri Mulyani terus meyakini masyarakat Klaten sangat toleransi, cinta perdamaian sehingga diharapkan dapat mewujudkan visi misi Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, berdaya saing dan sejahtera.
"Momen ini menjadi puncak dalam menyatukan perbedaan, saya berharap tokoh agama, pengurus PKUB memiliki sikap toleransi dan kesadaran tinggi yang menciptakan kerukunam umat betagama," harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengaku Klaten memiliki banyak potensi untuk dikembangkan.
"Klaten itu tidak saja indah dalam fisiknya tetapi juga indah dalam kerukunannya. Kegiatan ini sangat luar biasa dan diharapkan segera diikuti oleh seluruh kabupaten kota maupun provinsi di seluruh tanah air," harap Ida.
Dia menyampaikan Indonesia juga memiliki banyak kekayaan di samping kekayaan alam juga kekayaan agama, budaya dan adat yang patut disyukuri.
"Kita patut syukuri selalu kita jaga dengan semangat Pancasila Bhinneka Tunggal Ika," terangnya.
Namun demikian, lanjut dia, kekayaan jika tidak dikelola maka akam menjadi malapetaka.
"Kalau salah kita mengelola kekayaan ini, kebhinekaan ini maka bisa jadi menjadi malapetaka Indonesia," kata Ida Pangelingsir mengingatkan.
Dia pun mengajak membumika semangat kerukunan, semangat toleransi, semangat moderasi beragama, dan semangat persaudaraan cinta kasih sesama umat manusia maupun sesama warga negara bahkan kepada seluruh umat-umat di dunia ini.
Pembekalan juga diberikan Plt Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P Bolombo dan perwakilan Kementerian Agama Wawan Junaedi.
Keduanya berharap dan mendorong pengurus dapat bersama-sama dengan pemerintah pusat atau daerah bergotong royong menjaga persatuan umat beragama.
"Agama apapun itu adalah ajaran-ajaran yang moderat, oleh karena itu saya yakin kalau di Klaten insyaallah empat indikator moderasi beragama itu sudah khatam," ujarnya.
Menurutnya, indikator-indikator tersebut, yakni kecintaan terhadap Pancasila, menjaga toleransi, antikekerasan, dan menghargai tradisi lokal.
Forum ini tentu akan membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahwa dengan adanya forum akan memberikan pemberdayaan membantu melakukan langkah-langkah preventif dan preemtif terhadap pencegahan pencegahan dalam rangka melakukan deteksi deteksi dini yang menjadi potensi konflik maupun ancaman-ancaman gangguan.
"Kita juga akan berupaya mendorong kebijakan-kebijakan supaya lebih kuat, seperti peraturan presiden atau peraturan pemerintah," kata La Ode. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi