jpnn.com - BOGOR – Kebijakan Pemerintah Kota Bogor mewajibkan angkutan kota (angkot) berbadan hukum, membuat bingung para pengusaha. Apalagi terkait rencana wali kota mengganti angkot dengan armada bus.
“Sekarang angkot saya masuk ke koperasi, terus angkot itu punya siapa? Punya koperasi kan? Kepemilikan kendaraan saya diubah menjadi nama badan hukum, maksudnya bagaimana,” keluh pengusaha angkot, Azis Sugiman, kemarin.
BACA JUGA: Aksi Heroik Petugas Palang Pintu Perlintasan KA Selamatkan Sopir Pikap
Pengusaha yang memiliki 12 unit angkot itu menganggap keputusan Bima Arya sangat tidak adil. Warga Cimanggu Barata tersebut menilai keputusan pemkot seharusnya seimbang dengan perkembangan unit kendaraan di Kota Hujan.
Terlebih, di samping rencana kewajiban badan hukum, pemkot juga berencana mengganti angkot menjadi bus. Dengan rasio, tiga angkot berbanding satu bus. Azis yang datang mewakili para pengusaha dengan total 70 unit angkot menolak pembekuan tersebut.
BACA JUGA: Hendak Berobat Singgah ke Tempat Hiburan Malam, Pria Tua Itu Meninggal
“Pembekuan ini sama saja kayak ngusir orang yang sudah punya mata pencaharian. Saya mau perpanjang trayek saja tidak boleh. Saya siap menggugat wali kota kalau ada biaya,” tutupnya.
Kebijakan wali kota yang mengharuskan angkot badan hukum, bertujuan untuk mempermudah penataan. Dengan adanya badan hukum, juga dapat mengurangi tindak kriminalitas di dalam angkot.(dhi/c/jpnn)
BACA JUGA: Kapolres Sebut 7 Pengedar Narkoba yang Ditangkap Bukan Jaringan Internasional
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seorang Bayi Positif Idap HIV
Redaktur : Tim Redaksi