jpnn.com, BATAM - Sejumlah pengusaha di Kota Batam kecewa dengan pernyataan BP Batam yang mengaku baru bisa menyelesaikan permasalahan lahan 2,5 tahun ke depan.
Menurut pengusaha layanan terkait lahan ini harus dipermudah dan dipercepat.
BACA JUGA: Sepanjang 2016, Batam Produksi 48.906 Ton Ikan
Selain itu, pengusaha mengaku kecewa dengan sulitnya pimpinan BP Batam berkomunikasi dengan pengusaha dan instansi lain.
"Sikap pimpinan BP Batam yang merasa paling benar dan sulit berkoordinasi dengan instansi lain akan sangat merugikan perekonomian Batam dan Kepri," kata Wakil Ketua Kadin Indonesia Johanes Kennedy, kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), Minggu (12/3).
BACA JUGA: Batam Bakal Panen Ribuan Wisman di Konser Incognito
Managing Director Panbil Group itu mengatakan masalah lahan adalah sangat vital. Jika lahan bermasalah sudah dipastikan investasi akan terhambat. Menurutnya pimpinan BP Batam harus bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat seperti yang mereka janjikan sebelumnya.
"Pertumbuhan ekonomi Batam tahun lalu suatu pencapaian paling rendah sepanjang sejarah. 2,5 tahun itu sangat lama. Dan menurut saya masalah ini harus diselesaikan dengan cepat seperti yang disampaikan BP Batam beberapa waktu lalu. Dan harusnya bisa dilesaikan dengan cepat. Semangat pak Jokowi di pusat sangat luar biasa, harusnya bisa ditiru yang di daerah," katanya.
BACA JUGA: MenPAN Asman Soroti Pelayanan Imigrasi Batam
Ketua Apindo Kepri Cahya meminta BP Batam untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai permasalahan lahan yg baru akan bisa diselesaikan 2,5 th ke depan. Ini penting, supaya masyarakat tidak bingung dan menimbulkan salah tafsir.
Menurutnya, jika yang dimaksud adalah waktu yg dibutuhkan untuk menata ulang semua lahan-lahan yang tumpang tindih,lahan tidur yang sengaja ditelantarkan, dan lahan yang belum punya HPL ,dan sejenisnya,pengusaha bisa memakluminya.
"Tetapi jika itu berkaitan dg pelayanan publik, seperti pengurusan perizinan, IPH, skep, spj dan sejenisnya, maka kami kira tidak ada alasan untuk harus diselesaikan hingga 2,5 tahun. Hancur Batam. Buktinya, ini pelayanan publik terganggu hampir 1 th, semua perekonomian batam langsung lesu. Silakan cek ke lapangan, benar tdk kata kami," katanya.
Saat ini kata Cahya, hampir semua lini usaha mengalami goncangan. Semua pengusaha lagi menderita. "siapa yg tahu ? siapa yang peduli ? Mereka (pengusaha) hanya tidak mampu mengeluarkan keluhan mereka di media. Tapi coba perhatikan di lapangan, satu persatu mereka tutup usaha karena bangkrut. Imbasnya adalah kepada masyarakat luas," tambahnya.
Ia berharap pimpinan BP Batam segera memperbaiki semua lini pelayanan publik, jika memang BP Batam bermaksud membangun batam. Menurutnya sangat tidak logis jika ada alasan perbaikan internal mengganggu pelayanan publik.
"Kami berkomitmen akan membangun batam, akan tetapi tolong bantu semua perizinan kami. Jika perlu semua dilakukan secara gratis sesuai semangat pak jokowi. Ingat, Negara bukan mengharapkan pemasukan dari biaya-biaya perizinan , tetapi pemasukan dari pajak keuntungan usaha kami. Jika izin tidak keluar, bagaimana kami bisa berusaha" katanya.
Ia juga berharap BP batam jangan selalu beranggapan bahwa pengusaha-pengusaha yang banyak melanggar aturan. "kapan kita bisa mulai bekerja ? Buang jauh-jauh pikiran seperti itu, kita sudah banyak tertinggal, jika tidak ada perbaikan segera, Batam segera akan 'tenggelam'," katanya.
Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mengatakan durasi waktu 2,5 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Dan sudah pasti itu akan melumpuhkan ekonomi Batam.
"Kenapa harus menunggu terlalu lama seperti itu? Bukannya sebelum tujuh pimpinan itu bertugas, BP Batam tiap tahun diaudit oleh BPK dan BPKP. Bukankah sebenarnya bisa mengunakan laporan itu untuk merapikan dan menyelesaikan persoalan yang ada," katanya.
Menurutnya, tujuh pimpinan BP Batam saat ini bekerja di badan layanan publik. Artinya harus "business friendly". Tetapi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini, pimpinan BP Batam seakan sangat sulit berkoordinasi dengan pengusaha dan instansi lain di Batam.
"Perlu diketahui juga oleh tujuh pimpinan BP Batam bahwa sektor properti selama ini di Batam mendorong pertumbuhan dan gairah ekonomi Batam, karena selain banyak produk pendukung yang bergantung dengan sektor properti juga merupakan padat modal dan padat kerja,"katanya.
Menurut Jadi, sudah pasti jika bisnis prperti stagnan maka sudah dipastikan perekonomian di Batam akan terganggu. " Kadin Batam mendorong BP Batam utk lebih cepat menyelesaikan persoalan ini. Pelayanan dan perizinan dipercepat. Dan harusnya pimpinannya harus ramah dan bisa bekerjasama dengan pengusaha," katanya.
Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Batam Wirya Putra Silalahi menyanyangkan pernyataan BP Batam mengenai durasi penyelesaian lahan di Batam. "Harusnya itu tidak perlu disampaikan. Jutsru itu akan memperkeruh suasana," katanya.
Menurutnya, selang waktu 2,5 tahun dalam menyelesaikan kisruh lahan adalah waktu yang sangat lama. Menurutnya, pekerjaan masalah lahan ini bisa diselesaikan sambil jalan.
"Ini bukan seperti proyek pekerjaan yang waktunya ditarget. Ekonomi sudah lesu jangan lagi dibuat semakin susah. Apakah selama ini BP Batam tidak bekerja, lalu setahun ini ngapain saja," katanya.
Jika memang pimpinan BP Batam merasa kesulitan dan tidak sanggup untuk menyelesaikan kisruh lahan ini dalam waktu dekat, dia meminta agar BP Batam mengundurkan diri. "Menurut saya masih banyak yang bisa mengerjakan dan menyelesaikan itu dalam waktu singkat," katanya.
Dari segi SDM menurutnya di BP Batam saat ini sudah lebih dari cukup. Tetapi saat ini BP Batam tidak seperti punya keinginan yang serius untuk menyelesaikan kisruh lahan ini dalam waktu cepat. Menurutnya, selama ini pimpinan BP Batam sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan pengusha terkait permasalahan yang ada.
"Katanya perizinan lewat online akan cepat, tetapi sangat banyak pengusaha yang mengeluh yang mengaku masih sangat lama masalah perizinan di Batam," katanya.
Dia melihat, pimpinan BP Batam yang baru solah memulai semua pekerjaan di Batam dari nol. Padahal sudah sangat banyak yang dikerjakan pimpinan sebelumnya.
"Kalau memag ada permasalahan di kepemimpinan sebelumnya, dilusruskan saja. Tetapi saya lihat ini seolah-olah pimpinan yang ada sekarang seolah memulai semuanya dari nol. Seakan tidak menghargai kinerja pimpinan sebelumnya," katanya.
Sebelumnya Wakil Kepala BP Batam Agus Tjahajana Wirakusumah saat dialog dengan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di VIP Bandara Hang Nadim Batam mengatakan pihaknya baru bisa mengurasi permasalahan lahan di Batam paling cepat 2,5 tahun kedepan.
Alasannya, pimpinan BP Batam yang ada sekarang diwarisi permasalahan yang ada dari pimpinan BP Batam sebelumnya. "Tidak mudah, namun ini kewajiban kami menyelesaikan semuanya," katanya.
Hal ini akan berimbas kepada alokasi lahan kepada investor. Termasuk pengurusan Izin Peralihan Hak (IPH) yang kini tersendat di BP Batam. (ian)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penerimaan Kas Pemko Seret Sejak Izin IPH di BP Mandek
Redaktur & Reporter : Budi