jpnn.com, BATAM - Kalangan pengusaha industri menganggap tahun 2019 merupakan momen yang bagus untuk dunia usaha. Pasalnya investasi mulai berdatangan akibat perang dagang antara Tiongkok dan Amerika serta membaiknya harga minyak dunia.
Disamping itu, kepolisian juga berkomitmen untuk menjaga keamanan dunia usaha sehingga membuat investor semakin yakin menanamkan modalnya di Batam.
BACA JUGA: Kepastian Hukum jadi Syarat Mutlak Dorong Investasi di Indonesia
"Tahun ini akan lebih baik. Bulan depan, Enerco akan beroperasi di Kabil. Setelah itu, ada satu anak perusahaan Djarum yakni PT AEN juga akan mulai pembangunan," kata Direktur Kabil Citra Nusa, Peter Vincent di Hotel Best Western Premiere (BWP), Kamis (14/2).
PT Enerco RPO International saat ini tengah membangun kilang yang mengolah treated distillate aromatic extract (TDAE). TDAE merupakan produk turunan hasil pengolahan minyak mentah dan digunakan sebagai bahan baku utama industri ban dan karet sintetis.
BACA JUGA: Kapolresta Barelang Bantah Ada Keributan Sebelum Bripka Kristian Bunuh Diri
Peter mengatakan, nilai investasi PT Enerco RPO International sebesar 90 juta dolar Amerika atau setara Rp 1,3 triliun jika 1 dolar Amerika sama dengan Rp 14.500.
"Sedangkan PT AEN juga bergerak di bidang penyulingan CPO. "Mereka sudah beli lahannya dan akan mulai konstruksi bangunan. Nilai investasinya belum bisa disebut karena masih rahasia," katanya.
BACA JUGA: Bripka Kristian Sempat Temani Istri Buat SIM Sebelum Bunuh Diri
Selain Enerco dan AEN, sejumlah perusahaan lain seperti PT Agri Energi Nusantara, PT Petro Papua Energi, PT Torrefaction Bioenergy Indonesia, dan PT PTEC Research and Development juga sudah membangun pabrik di Kabil dan akan segera beroperasi.
"Kita sih melihatnya di industri migas sudah mulai dapat job dari Australia. Dari lokal juga ada. Industri penunjang migas juga tengah bagus sehingga saya yakin pertumbuhan perekrutan tenaga kerja juga akan bagus, seperti dari SMOE, Bredero Shaw dan lain-lain. Setelah tiga atau empat tahun tertidur, sekarang kami jadi optimis lagi, " katanya lagi.
Setelah itu, ia juga menyarankan agar pemerintah daerah membenahi infrastruktur seperti jalan dan menambah transportasi umum. "Jalan ini masih harus dibicarakan karena masih jadi kendala utama. Kami sudah sampaikan agar jangan membuat Kabil jadi terpencil. Sudah jalannya kecil, transportasi umum juga tak ada," jelasnya.
Selain itu, dukungan aparat kepolisian dalam menjaga kawasan industri sebagai objek vital nasional (Obvitnas) sangat penting dalam mendukung iklim investasi agar semakin kondusif.
"Dampaknya bagus, karena sejak jadi Obvitnas buruh tak boleh demo lagi disana. Ini nilai jual untuk menggaet investor. Tapi kami juga tak akan melupakan kewajiban untuk menjaga kesejahteraan pegawai tentunya," paparnya.
Di tempat yang sama, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Ok Simatupang mengatakan kerjasama pengamanan kawasan industri ini sudah berjalan selama empat tahun.
"Kerjasama ini selalu dievaluasi dan diperbarui secara berkala dengan masa perpanjangan per dua tahun sebagai langkah konkrit dan respon yang cepat dari pihak kepolisian untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif di kawasan industri," katanya.
Ok mengatakan pengelola kawasan industri sangat merasakan dampak dan manfaat dari kerja sama ini. "Dapat dilihat dari penurunan jumlah demo-demo di kawasan industri yang sangat mendukung berjalannya investasi," tegasnya.
Polda Kepri MoU Dengan 19 Lembaga
Polda Kepri menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 19 lembaga pemerintah dan non pemerintah, Kamis (14/2) di Hotel Best Westren Premier Panbil. Kesepatan ini diharapkan beberapa lembaga, dapat memberikan kemanan dan kepastian hukum dalam berusaha.
Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepulauan Riau, Ok Simatupang mengatakan koordinasi dengan aparat hukum, diperlukan untuk mewujudkan kondusifitas dalam berusaha.
"Kami memerlukan koordinasi, guna mewujudkan pengamanan di kawasan industri," katanya saat memberikan sambutan diacara MoU Polda Kepri dengan 19 lembaga pemerintah dan non pemerintah, Kamis (14/2).
Adanya MoU ini, diharapkan Ok untk mengantisipasi hal-hal yang dapat menganggu perkembangan ekonomi. "Kami harap kerjasama ini dapat terus berlanjut," tuturnya.
Sementara itu Kepala Biro Operasional Polda Kepri, Kombes Yerry Oskag mengatakan kerjasama ini untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. "Kami mengandeng seluruh stakeholder, untuk mendukung pembangunan bangsa," tuturnya.
Kerjasama dengan berbagai lembaga itu kata Yerry tidak hanya meliputi pengamanan saja. Tapi juga dalam bidang pendidikan dan rekrutmen. "Di semua lini kami usahakan masuk," ucapnya.(leo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bripka Kristian Tembak Kepala Sendiri, Wakapolda Kepri Enggan Komentar
Redaktur & Reporter : Budi