jpnn.com, SURABAYA -
SURABAYA - Gubernur Soekarwo mengesahkan UMP Jatim 2019 sebesar Rp 1.630.059 per bulan, Kamis (1/11). Angka tersebut naik dari UMP tahun ini sebesar Rp 1.508.894.
Penetapan itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/629/KPTS/013/2018. Kenaikan tersebut mengacu pada keputusan pemerintah pusat yang menetapkan kenaikan UMP sebesar 8,03 persen dari UMP tahun ini.
BACA JUGA: Kebutuhan Hidup Buruh Lajang Rp 5,4 Juta per Bulan
Angka itu juga mengacu pada rekomendasi pembahasan dewan pengupahan pada Rabu (31/10). Dengan keputusan tersebut, pemilik usaha di Jatim tidak boleh menggaji karyawan di bawah UMP itu. ”Namun, UMP tidak berlaku jika upah minimum kabupaten/kota (UMK) telah ditetapkan,” tegas Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jatim Himawan Estu Bagyo.
Nanti UMK-lah yang tetap jadi acuan penentuan batasan minimal upah pekerja. ”Jadi, sebenarnya antara UMP dan UMK tidak linier,” terangnya.
BACA JUGA: Kadin Usul Kenaikan Upah Buruh Cukup Tiga Tahun Sekali
Dia juga menegaskan, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi daripada UMP tidak boleh mengurangi atau menurunkan lagi dengan dalih menyesuaikan dengan UMP.
Sebelumnya, pembahasan UMP Jatim di internal dewan pengupahan berlangsung alot. Sebab, perwakilan pengusaha dan serikat pekerja tak kunjung menyepakati angka UMP. Berdasar berita acara sidang dewan pengupahan yang diikuti 26 perwakilan dari lima unsur, terdapat dua usul.
BACA JUGA: Silakan Baca, Ini Ide Mas AHY agar Semua Dapat Kenaikan Gaji
Perwakilan pengusaha mengusulkan kenaikan UMP disesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat. Yakni, naik 8,03 persen.
Di sisi lain, perwakilan serikat pekerja mengusulkan UMP sebesar Rp 2,03 juta per bulan. Angka itu berasal dari kenaikan 8,03 persen ditambah Rp 400 ribu untuk mengurangi disparitas upah minimum di 12 kabupaten/kota di Jatim. Karena tak kunjung ada titik temu, semua pihak akhirnya sepakat menyerahkan penentuan UMP kepada gubernur.
Sementara itu, Kabiro Humas dan Protokol Setdaprov Aries Agung Paewai mengatakan, keputusan gubernur tentang UMP berlaku mulai 1 Januari 2019. Selain mengacu rekomendasi dewan pengupahan, lanjut dia, penetapan besaran UMP memperhatikan beberapa faktor.
”Selain agar upah buruh tak merosot, juga memperhatikan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi,” terangnya. (ris/c6/oni)
Redaktur & Reporter : Soetomo