jpnn.com, JAKARTA - Wacana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya menjadi pembicaraan setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan Bappenas untuk melakukan kajian memindahkan ibu kota.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan, perlu ada kajian secara komprehensif mengenai wacana pemindahan ibu kota pemerintahan.
BACA JUGA: Wacana Pemindahan Ibu Kota Dianggap Tepat
Menurutnya, ada beberapa pertanyaan mendasar terkait wacana perpindahan ibu kota, salah satunya mengenai waktu realisasinya. "Apakah sudah tepat mengingat kondisi ekonomi kita yang belum pulih sepenuhnya akibat tekanan perekonomian global yang belum stabil," ujarnya, Kamis (13/4).
Sarman menambahkan, perpindahan ibu kota membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, perlu juga dipertimbangkan kemungkinan pemindahan ibu kota setelah kondisi ekonomi membaik.
BACA JUGA: Waspada Spekulan di Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara
Selain itu Sarman juga menyatakan, perlu ada penjelasan kepada masyarakat mengenai dampak perpindahan ibu kota. Yang tidak kalah penting adalah dampak kepada iklim usah dan investasi.
"Sudah ada ribuan perusahaan besar mulai dari PMA, PMDN, dan BUMN berkantor pusat di Jakarta," ucapnya.
BACA JUGA: Pemerintah Kian Serius Pindahkan Ibu Kota, Nih Buktinya
Menurut Sarman, interaksi perusahaan itu dengan pemerintah pusat sangat tinggi. Kaitannya adalah pengurusan berbagai perizinan dan kebijakan lainnya.
Jika ibu kota memang dipindahkan ke Palangka Raya, katanya, maka akan ada penambah beban biaya dan waktu. "Tentu ini akan menjadi menurunkan daya saing iklim dan usaha," ujar Sarman.
Karena itu dia mengimbau pemerintah agar fokus merampungkan berbagai pembangunan infrastruktur yang saat ini gencar dilakukan. "Yang dampak dan manfaatnya segera dapat dirasakan masyarakat dan dunia usaha," ucap Sarman.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Skema Biaya Pindah ke Palangka Raya Lagi Dibuat
Redaktur : Tim Redaksi